Artikel Ilmiah : E1A021009 a.n. NOVIANZA SUCI WULANDARI
| NIM | E1A021009 |
|---|---|
| Namamhs | NOVIANZA SUCI WULANDARI |
| Judul Artikel | PRAPERADILAN ATAS PENETAPAN STATUS TERSANGKA EX WAMENKUMHAM OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Jkt Sel) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana praperadilan berwenang memeriksa sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014 wewenang praperadilan berkaitan dengan objek praperadilan berupa uji sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Dengan syarat penetapan tersangka dilakukan oleh penyidik setelah mendapat bukti permulaan minimal (2) alat bukti sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHAP. Sehingga, dalam skripsi ini bermaksud untuk menganalisi dan mengetahui kesesuaian dasar permohonan praperadilan yang diajukan oleh Eddy Hiariej dengan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014, serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan praperadilan tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif menggunakan data penelitian sekunder berupa berupa bahan hukum primer yaitu Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel dengan pengumpulan data studi kepustakaan yang kemudian disajikan melalui teks naratif yang dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian ini pemohon memiliki hak untuk mengajukan permohonan praperadilan dengan dasar alasan penetapan tersangkanya, merujuk pada perluasan objek praperadilan maka dasar alasan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pertimbangan hukum, hakim tidak mempertimbangkan asas lex specialis derogat legi generali yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang seharusnya menjadi dasar penting dalam kasus ini. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | In Article 77 of the Criminal Procedure Code, pretrial is authorised to examine whether or not an arrest, detention, termination of investigation or termination of prosecution is valid. After the decision of the Constitutional Court Number: 21/PUU/XII/2014, the authority of pretrial is related to the object of pretrial in the form of testing whether or not the determination of a suspect, search and seizure is valid. With the condition that the determination of a suspect is carried out by the investigator after obtaining a minimum of (2) preliminary evidence as stated in Article 184 of the Criminal Procedure Code. Thus, this thesis intends to analysed and find out the suitability of the basis of the pretrial application filed by Eddy Hiariej with the Constitutional Court Number: 21/PUU/XII/2014, as well as how the legal considerations of the judge in granting the pretrial application. The research method used is normative juridical with prescriptive research specifications using secondary research data in the form of primary legal material, namely Decision Number 2/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel with literature study data collection which is then presented through narrative text which is analysed with qualitative normative methods. The results of this study show that the applicant has the right to file a pretrial motion based on the reasons for determining the suspect, referring to the expansion of the pretrial object, the basis for the reason is in accordance with applicable provisions. In legal considerations, the judge did not consider the principle of lex specialis derogat legi generali owned by the Corruption Eradication Commission (KPK), which should be an important basis in this case. |
| Kata kunci | Kata Kunci: Praperadilan, Alat Bukti, Penyidikan |
| Pembimbing 1 | Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 2 | Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Sanyoto, S.H., M.Hum. |
| Tahun | 2025 |
| Jumlah Halaman | 24 |
| Tgl. Entri | 2025-02-03 13:25:39.408625 |