| NIM | F1B021112 |
|---|
| Namamhs | NURUL AULIA PUTRI |
|---|
| Judul Artikel | KERJA SAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN STUNTING DI KABUPATEN BANYUMAS
|
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Stunting adalah kondisi dimana balita memiliki tinggi badan atau panjang yang kurang jika dibandingkan dengan yang seharusnya jika dibandingkan dengan umur. Hingga tahun 2023 prevalensi stunting di Jawa Tengah adalah sebesar 20,7% dan di Kabupaten Banyumas adalah 20,9%. Angka tersebut memiliki jumlah yang lebih besar dibandingkan prevalensi di Jawa Tengah. Berbagai upaya penanggulangan stunting terus dilakukan pemerintah dalam rangka menjalankan reformasi birokrasi dengan menjadikan stunting sebagai salah satu program nasional dan terdapat target penurunan stunting hingga angka 14% di tahun 2024. Penelitian ini bertujuan menganalisa bagaimana proses kerja sama antar pemerintah dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Banyumas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui proses wawancara, dokumentasi, dan observasi serta menggunakan konsep collaborative governance menurut Ansell dan Gash. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama antar instansi pemerintah daerah dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Banyumas dalam rangka pengentasan kemiskinan sudah terjalin dengan baik meski belum optimal. Hal tersebut dilihat antar perangkat daerah sudah memenuhi indikator proses kolaborasi menurut Ansell dan Gash, yang terdiri dari face to face dialogue, trust building, commitment to the process, shared understanding, dan intermediate outcomes serta terdapat hubungan antar pemerintah dan pembagian peran.
|
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Stunting is a condition where toddlers have insufficient height or length compared to what is expected for their age. As of 2023, the prevalence of stunting in Central Java was 20.7%, and in Banyumas Regency, it was 20.9%. This rate is higher than the overall prevalence in Central Java. Various efforts to address stunting have been continuously carried out by the government as part of bureaucratic reforms, with stunting being one of the national programs, aiming to reduce stunting prevalence to 14% by 2024. This study aims to analyze the process of cooperation between governments in tackling stunting in Banyumas Regency. The method used in this research is qualitative, with data collection through interviews, documentation, and observation, employing the concept of collaborative governance according to Ansell and Gash. The research findings indicate that government-to-government collaboration in addressing stunting in Banyumas Regency as part of poverty alleviation efforts has been well-established, although not yet optimal. This can be seen in the collaboration process among local government agencies, which has met the collaboration indicators according to Ansell and Gash, including face-to-face dialogue, trust building, commitment to the process, shared understanding, and intermediate outcomes, as well as a clear relationship between governments and role distribution. |
|---|
| Kata kunci | Kerja sama, stunting, institusi pemerintah daerah, kolaborasi, government to government |
|---|
| Pembimbing 1 | Dr. Tobirin, S.Sos., M.Si. |
|---|
| Pembimbing 2 | Shadu Satwika Wijaya, S.Sos., M.Si. |
|---|
| Pembimbing 3 | |
|---|
| Tahun | 2025 |
|---|
| Jumlah Halaman | 18 |
|---|
| Tgl. Entri | 2025-01-23 14:40:27.301165 |
|---|