Artikel Ilmiah : F1B021071 a.n. RISYA MIFTAHARAFA

Kembali Update Delete

NIMF1B021071
NamamhsRISYA MIFTAHARAFA
Judul ArtikelImplementasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui Situs Web PPID Oleh PT KAI
Abstrak (Bhs. Indonesia)Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi publik pada era reformasi telah mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang mewajibkan badan publik untuk melaksanaan keterbukaan informasi. Penelitian ini melihat sejauh mana PT Kereta Api Indonesia (KAI) telah menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik (KIP) melalui situs web PPID KAI. Penelitian ini menggunakan teori implementasi Edward III, dengan mengidentifikasi berbagai faktor termasuk komunikasi, sumberdaya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT KAI telah melakukan upaya signifikan dalam memenuhi kewajiban KIP. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dan kendala yang masih perlu diatasi. Studi ini menyimpulkan bahwa KIP di PT KAI masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan untuk mencapai transparansi yang optimal.
Abtrak (Bhs. Inggris)The increasing public awareness of the importance of public information during the reform era has led to the enactment of Law Number 14 of 2008 on Public Information Disclosure (KIP), which mandates public bodies to implement information disclosure. This study examines the extent to which PT Kereta Api Indonesia (KAI) has implemented the principle of public information disclosure through the KAI PPID website. The study employs Edward III's implementation theory, identifying various factors such as communication, resources, implementer disposition, and bureaucratic structure using a qualitative research method and data collection through interviews, observations, and documentation. The results show that PT KAI has made significant efforts to fulfill its KIP obligations. However, this study also identifies several challenges and obstacles that still need to be addressed. The study concludes that KIP at PT KAI still needs to be continuously improved to achieve optimal transparency.
Kata kunciKeterbukaan Informasi Publik, PT KAI, Implementasi Kebijakan, Badan Publik
Pembimbing 1Drs. Guntur Gunarto, M.Si
Pembimbing 2Dr. Ali Rokhman, M.SI
Pembimbing 3
Tahun2025
Jumlah Halaman22
Tgl. Entri2025-01-16 11:33:57.959729
Cetak Bukti Unggah
© Universitas Jenderal Soedirman 2026 All rights reserved.