Artikel Ilmiah : E1A019310 a.n. MAULANA KARNA RAJASA
| NIM | E1A019310 |
|---|---|
| Namamhs | MAULANA KARNA RAJASA |
| Judul Artikel | IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN HAMIL DI LUAR NIKAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor : 287/Pdt.G/PA.Kdi) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada dasarnya menganut asas monogami sebagaimana tercermin dalam Pasal 3 ayat (1). Terdapat pengeucalian bagi suami yang akan melaksanakan poligami. Pengadilan dapat memberikan izin poligami apabila memenuhi salah satu alasan alternatif yaitu Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, Istri mendapat cacat badan dan istri tidak dapat melanjutkan keturunan. Selain itu harus memenuhi syarat kumulatif yang semuanya harus terpenuhi seperti adanya persetujuan dari istri, adanya kepastian dapat memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya serta adanya jaminan suami akan berlaku adil. Permasalahan yang diteliti mencakup pertimbangan hukum hakim dan akibat hukum dari dikabulkannya izin poligami dengan alasan hamil di luar nikah dalam Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor : 287/Pdt.G/2023/PA.Kdi. Metode penelitiannya yuridis normatif, spesifikasi penelitian preskriptif, sumber data sekunder dan metode analisis normatif kualitatif. Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan pemohon telah memenuhi alasan dan syarat mengajukan permohonan izin poligami. Berdasarkan hasil analisis ditemukan fakta bahwa alasan mengajukan permohonan izin poligami adalah kondisi calon istri kedua pemohon yang hamil di luar nikah dengan usia 7 bulan sehingga alasan mengajukan izin poligami tidak sesuai dengan alasan alternatif dalam mengajukan izin poligami dan adanya syarat kumulatif yang tidak terpenuhi yaitu tidak adanya kepastian bahwa pemohon selaku suami dapat menjamin kebutuhan hidup istri-istri serta anak-anaknya. Dapat disimpulkan bahwa majelis hakim kurang tepat dalam mengabulkan permohonan izin poligami pemohon. Berdasarkan hasil analisis akibat hukumnya berupa sahnya perkawinan poligami,adanya pemisahan harta bersama dan status anak adalah sebagai anak sah. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Marriage under Law No. 16 of 2019 fundamentally adheres to the principle of monogamy, as reflected in Article 3, paragraph (1). However, there is an exception for husbands who intend to practice polygamy. The court may grant permission for polygamy if one of the alternative reasons is met, such as the wife’s inability to fulfill her duties, the wife having a disability, or the wife being unable to continue the lineage. Additionally, the cumulative requirements must be satisfied, including the wife's consent, the certainty that the husband can fulfill the needs of his wives and children, and a guarantee that the husband will act justly. The issues explored in this study include the legal considerations of judges and the legal consequences of granting polygamy permission based on the reason of pregnancy out of wedlock, as seen in the Kendari Religious Court Decision No. 287/Pdt.G/2023/PA.Kdi. The research method employed is juridical-normative, with a prescriptive research specification, secondary data sources, and a normative qualitative analysis approach. In their legal consideration, the panel of judges stated that the petitioner had met the reasons and conditions for requesting permission to practice polygamy. Based on the analysis, it was found that the reason for requesting polygamy permission was the condition of the petitioner’s second wife, who was seven months pregnancy out of wedlock. Thus, the reason for seeking polygamy permission did not align with the alternative reasons established for such permission, and one of the cumulative requirements was not met, namely the lack of certainty that the petitioner, as a husband, could fulfill the needs of his wives and children. It can be concluded that the panel of judges was not entirely accurate in granting the petitioner’s request for polygamy permission. The legal consequences of this decision include the legality of the polygamous marriage, the separation of shared property, and the status of the child as a legitimate child |
| Kata kunci | Poligami, Hamil Di Luar Nikah, Pertimbangan Hukum, Akibat Hukum |
| Pembimbing 1 | Prof. Tri Lisiyani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D. |
| Pembimbing 2 | Muhammad Ikhsan Lubis, MH. |
| Pembimbing 3 | Dr. Sulistyandari, S.H., M.Hum. |
| Tahun | 2024 |
| Jumlah Halaman | 25 |
| Tgl. Entri | 2024-12-23 09:31:01.704987 |