| NIM | E1A021121 |
|---|
| Namamhs | DERIS FARHAN RUSDIANA |
|---|
| Judul Artikel | Analisis Yuridis Penetapan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pencatatan Perkawinan Penganut Agama Baha'i (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: 96/Pdt.P/2023/PN Sak) |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Syarat sah perkawinan tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan di mana perkawinan dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan serta harus dicatatkan. Penetapan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: 96/Pdt.P/2023/PN Sak dan hakim mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan agama Baha’i. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan agama Baha’i dan bagaimana akibat hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan disajikan dalam bentuk teks preskriptif. Data dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam perkara Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Sak mengacu pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 dan Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, Surat Kementerian Agama Nomor SJ/B.VII/1/HM.00/675/2014 yang menyatakan bahwa perkawinan Baha’i dapat dicatatkan, namun pertimbangan hakim yang menyamakan Baha’i sebagai aliran kepercayaan adalah keliru dan seharusnya hakim menambahkan Pasal 39 PP Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa. Akibat hukumnya adalah perkawinan agama Baha’i dapat dicatatkan dan dapat menjadi yurisprudensi bagi agama lain yang belum diakui untuk mencatatkan perkawinannya.
|
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The requirements for a valid marriage are stated in Article 2 paragraphs (1) and (2) of the Marriage Law, where the marriage is carried out according to religion and belief and must be registered. Siak Sri Indrapura District Court Stipulation Number: 96/Pdt.P/2023/PN Sak and the judge granted the request for registration of Baha'i religious marriages. The problem in this research is how the judge considers the law in granting the request for registration of Baha'i religious marriages and what the legal consequences are. This research uses a normative juridical approach with prescriptive research specifications. The data source used is secondary data. The data collection method was carried out by literature study and presented in the form of prescriptive text. Data were analyzed using qualitative normative methods. The results of the research show that the judge's legal considerations in case Number 96/Pdt.P/2023/PN Sak refer to Article 2 paragraphs (1) and (2) of the Marriage Law, Article 28E paragraph (2) and Article 29 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the Decision MK Number 97/PUU-XIV/2016, Letter from the Ministry of Religion Number SJ/B.VII/1/HM.00/675/2014 which states that Baha'i marriages can be registered. However, the judge's consideration of equating Baha'i as a religious belief is wrong and the judge should have added Article 39 PP Number 40 of 2019 concerning Procedures for Registration of Marriages for Believers in the One and Only God. The legal consequence is that Baha'i religious marriages can be registered and this can become jurisprudence for other religions that have not been recognized to register their marriages. |
|---|
| Kata kunci | Penetapan pencatatan perkawinan, Agama Baha’i |
|---|
| Pembimbing 1 | Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., MA., Ph.D. |
|---|
| Pembimbing 2 | Muhammad Ikhsan Lubis, S.H., M.H. |
|---|
| Pembimbing 3 | |
|---|
| Tahun | 2024 |
|---|
| Jumlah Halaman | 16 |
|---|
| Tgl. Entri | 2024-12-13 11:00:44.607833 |
|---|