| NIM | E1B020018 |
|---|
| Namamhs | PUTRI FADILLAH |
|---|
| Judul Artikel | LEGAL PROTECTION FOR BEGGARS, HOMELESS PEOPLE, DISPLACED PEOPLE IN REALIZING SOCIAL WELFARE |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup dengan layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga melaksanakan fungsi sosialnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan dan bentuk perlindungan hukum bagi pengemis, gelandangan, orang terlantar dalam mewujudkan kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, metode pendekatan analitis, metode pendekatan konseptual. Spesifikasi penelitian meliputi inventarisasi hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, penemuan hukum in concreto. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan reduksi data, display data, klasifikasi data kemudian bahan-bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan content analysis. Data disajikan dalam bentuk uraian naratif yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi pengemis gelandangan dan orang terlantar sudah menunjukan taraf sinkronisasi vertikal. Pada taraf sinkronisasi vertikal yang dianalisis dengan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky serta peraturan perundang-undangan dimana peraturan yang lebih rendah bersumber dan mengacu kepada peraturan yang lebih tinggi, peraturan yang lebih tinggi menjadi dasar dan acuan pembentukan peraturan yang lebih rendah. Kemudian bentuk perlindungan hukum bagi pengemis, gelandangan, orang terlantar dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang mengatur hak pengemis, gelandangan, dan orang terlantar meliputi jaminan pengaturan memperoleh penanganan secara preventif, jaminan pengaturan memperoleh penanganan secara represif, jaminan pengaturan memperoleh penanganan secara rehabilitatif, jaminan pengaturan memperoleh penanganan bimbingan lanjut, jaminan memperoleh penanganan secara reintegrasi sosial, jaminan pengaturan memperoleh jaminan sosial, jaminan pengaturan memperoleh pemberdayaan sosial, jaminan pengaturan memperoleh perlindungan sosial, jaminan pengaturan memperoleh bantuan sosial. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Social welfare is a condition that must be realized for all citizens in fulfilling material, spiritual, and social needs in order to live a decent life and be able to develop themselves, so as to carry out their social functions. This study aims to find out the synchronization of regulations and forms of legal protection for beggars, homeless people, and displaced people in realizing social welfare as regulated in laws and regulations. The type of legal research used is normative juridical with a legislative approach method, an analytical approach method, and a conceptual approach method. The research specifications include legal inventory, legal synchronization, legal comparison, legal discovery in concreto. The data source used is secondary data. Data collection was carried out by literature study. Data processing is carried out by data reduction, data display, data classification, then the legal materials obtained are analyzed qualitatively with content analysis. The data is presented in the form of narrative descriptions that are arranged systematically, logically, and rationally. The results of the study show that the regulation of legal protection for homeless beggars and displaced people has shown a level of vertical synchronization. At the level of vertical synchronization analyzed with the theories of Hans Kelsen and Hans Nawiasky and laws and regulations where lower regulations are sourced from and refer to higher regulations, higher regulations become the basis and reference for the formation of lower regulations. Then the form of legal protection for beggars, vagrants, and displaced people in realizing social welfare that regulates the rights of beggars, homeless people, and displaced people includes guarantees for arrangements to receive preventive treatment, guarantees for arrangements to obtain repressive treatment, guarantees for arrangements to obtain rehabilitation treatment, guarantees for arrangements to receive further guidance, guarantees for social reintegration, guarantees for Arrangements for obtaining social security, guarantees for arrangements for obtaining social empowerment, guarantees for arrangements for obtaining social protection, guarantees for arrangements for obtaining social assistance. |
|---|
| Kata kunci | Social Welfare; Bum; Abandoned People; Beggar; Legal Protection. |
|---|
| Pembimbing 1 | Nayla Alawiya, S.H., M.H |
|---|
| Pembimbing 2 | Nurani Ajeng Tri Utami, S.H., M.H |
|---|
| Pembimbing 3 | Alef Musyahadah Rahmah, S.H., M.H |
|---|
| Tahun | 2024 |
|---|
| Jumlah Halaman | 24 |
|---|
| Tgl. Entri | 2024-11-12 12:28:33.086576 |
|---|