Artikel Ilmiah : E1B020020 a.n. FARHA DITA INDARTIN
| NIM | E1B020020 |
|---|---|
| Namamhs | FARHA DITA INDARTIN |
| Judul Artikel | PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA SUAMI PENYUKA SESAMA JENIS (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat sah hukum yang telah ditentukan. Apabila perkawinan dilaksanakan tidak sesuai dengan tata tertib hukum yang ditentukan, maka perkawinan itu menjadi tidak sah dan perkawinan tersebut dapat diancam dengan pembatalan perkawinan atau dapat dibatalkan. Perkawinan dapat dibatalkan salah satunya seperti diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat unsur penipuan atau salah sangka mengenai identitas, keadaan diri atau status. Kasus ini terjadi dalam Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr dimana sejak semula seorang laki-laki tidak berterus terang menyatakan pada perempuan calon istrinya, bahwa dia tidak tertarik dengan lawan jenisnya. Setelah menikah istri mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dan dikabulkan oleh hakim. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan Permohonan Pembatalan Perkawinan serta untuk menganalisis akibat hukum yang timbul dari dikabulkannya Permohonan Pembatalan Perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian perskriptif analisis, metode pengumpulan data studi kepustakaan dengan invetarisasi data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dan analisis data normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hakim dalam mengabulkan perkara ini mendasarkan kepada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Menurut Peneliti, Majelis Hakim dapat menambahkan Pasal 22 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 23 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 73 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Akibat hukum yang ditimbulkan karena pembatalan perkawinan dapat berakibat terhadap hubungan suami isteri yang dimana perkawinan pernah dilangsungkan dianggap tidak pernah ada sehingga status suami isteri kembali layaknya sebelum melakukan perkawinan yaitu suami menjadi perjaka dan istri menjadi gadis. Hal ini didasarkan bab XII Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan bab VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan, Penyuka Sesama Jenis |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Marriage is said to be valid if it fulfills the legal requirements that have been determined. If the marriage is carried out not in accordance with the prescribed legal order, then the marriage becomes invalid and the marriage can be threatened with annulment of the marriage or can be annulled. Marriage can be annulled, one of which is regulated in Article 27 of Law Number 1 of 1974. If in its implementation there is an element of fraud or misrepresentation regarding identity, personal circumstances or status. This case occurred in Decision Number 44/Pdt.G/2023/PA.Jr where from the beginning a man did not openly declare to his future wife that he was not interested in the opposite gender. After marriage, the wife filed a petition for annulment of marriage and was granted by the judge. The purpose of this study is to analyze the legal considerations of the judge in granting the Marriage Annulment Petition and to analyze the legal consequences arising from the granting of the Marriage Annulment Petition in the Jember Religious Court Decision Number 44/Pdt.G/2023/PA.Jr. The research method used is a normative juridical approach, prescriptive analysis research specifications, literature study data collection methods by inventorying the data collected and then presented in the form of narrative text and qualitative normative data analysis. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the judge in granting this case based on Article 1 of Law Number 1 of 1974, Article 27 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 jo. Article 72 paragraph (2) of the Compilation of Islamic Law and Article 27 paragraph (3) of Law Number 1 of 1974 jo. Article 72 paragraph (3) of the Compilation of Islamic Law. According to the Researcher, the Panel of Judges can add Article 22, Article 33 of Law Number 1 of 1974, and Article 23 letter b of Law Number 1 of 1974 jo. Article 73 letter b of the Compilation of Islamic Law. The legal consequences arising from the annulment of marriage can have an impact on the relationship between husband and wife where the marriage was never held is considered never to exist so that the status of the husband and wife returns as before the marriage, which means that the husband becomes a virgin and the wife becomes a virgin. This is based on chapter XII of the Compilation of Islamic Law (KHI) and chapter VI of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Keywords: Marriage Annulment, Same- Gender Enthusiasts |
| Kata kunci | Pembatalan Perkawinan, Penyuka Sesama Jenis |
| Pembimbing 1 | Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D. |
| Pembimbing 2 | Drs. Noor Asyik, M.Ag. |
| Pembimbing 3 | Dr. Sulistyandari, S.H., M.Hum. |
| Tahun | 2024 |
| Jumlah Halaman | 13 |
| Tgl. Entri | 2024-11-04 10:08:05.097437 |