Artikel Ilmiah : E1A020098 a.n. RIANI DWI SEPTIANTI
| NIM | E1A020098 |
|---|---|
| Namamhs | RIANI DWI SEPTIANTI |
| Judul Artikel | KEBIJAKAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP TAHANAN BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERAWATAN TAHANAN (STUDI DI POLRESTA BANYUMAS) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Hak dalam konstutsi merupakan suatu hal yang tidak bisa dilanggar. Hak dan keselamatan semua warga negara diatur dan dilindungi oleh undang- undang termasuk warga negara yang terlibat suatu tindak pidana. Kepolisian sebagai lembaga yang memiliki wewenang melakukan penahanan berpedoman pada Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perawatan Tahanan dalam melakukan perawatan terhadap tahanan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kenapa kebijakan menahan Tahanan oleh Polresta Banyumas tidak dilakukan di Rutan Kemenkumham dan bagaimana perlindungan hak-hak tahanan dalam proses penyidikan tindak pidana di Polresta Banyumas Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka yang kemudian dilakukan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan menahan tahanan oleh Polresta Banyumas dilakukan atas dasar diskresi (kebijaksanaan) kepolisian yang merupakan bagian dari wewenang Kepolisian dalam melakukan penyidikan serta didasari pada Peraturan Kapolri. Perlindungan hak tahanan dalam proses penyidikan tindak pidana di Polresta Banyumas berupa, Polresta Banyumas melakukan penitipan tahanan wanita ke Rutan Kelas II B Banyumas. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Rights enshrined in the constitution are inviolable. The rights and safety of all citizens, including those involved in criminal acts, are regulated and protected by law. The police, as the authority responsible for detention, refer to the Chief of Police Regulation Number 4 of 2015 concerning the Care of Detainees when managing detainees. Therefore, this research aims to understand why the policy of detaining individuals by the Banyumas Police Resort is not carried out at the Ministry of Law and Human Rights Detention Center, and how the rights of detainees are protected during the criminal investigation process at the Banyumas Police Resort. This study employs an empirical legal research method with a descriptive-analytical specification. Data collection was conducted through interviews and literature studies, followed by qualitative analysis. The results indicate that the policy of detaining individuals by the Banyumas Police Resort is based on police discretion, which is part of the police's authority in conducting investigations, as well as on the Chief of Police Regulation. The protection of detainees' rights during the criminal investigation process at the Banyumas Police Resort includes the placement of female detainees at the Class II B Banyumas Detention Center. |
| Kata kunci | Tahanan, Perlindungan Hukum, Kepolisian RI, Rutan |
| Pembimbing 1 | Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 2 | Dessi Perdani Yuris Puspitasari, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Dr. Rahadi Wasi Bintoro, S.H., M.H |
| Tahun | 2024 |
| Jumlah Halaman | 15 |
| Tgl. Entri | 2024-10-17 13:27:12.648593 |