| NIM | F1F020023 |
|---|
| Namamhs | FILDZAH LATHIFAH |
|---|
| Judul Artikel | STRATEGI ADVOKASI AMNESTY INTERNATIONAL DALAM MENANGANI PELANGGARAN HAM ATAS KEBIJAKAN WAR ON DRUGS DI FILIPINA TAHUN 2017-2022 |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerapan kebijakan War on Drugs di era Presiden Rodrigo Duterte yang bertujuan untuk menekan angka kejahatan narkoba di Filipina. Penerapan kebijakan tersebut dikarenakan Filipina menjadi negara dengan peredaran narkoba yang cukup tinggi di kawasan Asia, karena letak geografis dari Filipina yang sangat strategis. Namun, penerapan kebijakan War on Drugs ini menuai pro dan kontra dari aktor lokal maupun internasional dikarenakan implementasi kebijakan War on Drugs melanggar HAM berta yakni extrajudicial killing. PAHRA sebagai NGO lokal ruang geraknya untuk menyuarakan isu pelanggaran HAM menjadi terbatas dikarenakan blokade ynag dilakukan pemerintah Filipina. Amnesty International sebagai aktor yang lebih kuat hadir untuk menyuarakan isu pelanggaran HAM yang terjadi di Filipina menggunakan empat strategi advokasi yaitu information politics, symbolic politics, leverage politics, dan accountability politics. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokasi yang dilakukan oleh Amnesty International berhasil sampai pada tahap aktor internasional seperti negara lain dan organisasi internasional berpihak pada apa yang disuarakan oleh Amnesty International, namun sayangnya tidak dapat mengubah kebijakan dan perilaku Filipina terkait War on Drugs. Pemerintah Filipina tetap menunjukkan bahwa apa yang dilakukannya bukanlah hal yang salah, bahkan Presiden Duterte sebagai pemimpin Filipina tetap anti-kritik terhadap masyarakat internasional yang tidak setuju dengan implementasi kebijakan War on Drugs. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This research is motivated by the implementation of the War on Drugs policy during President Rodrigo Duterte's era, which aimed to reduce drug-related crime in the Philippines. This policy was introduced because the Philippines had a notably high level of drug trafficking in Asia, partly due to its strategic geographical location. However, the War on Drugs policy has faced both support and opposition from local and international actors due to human rights violations, specifically extrajudicial killings. PAHRA, as a local NGO, has had its ability to voice concerns about human rights violations limited by government blockades. Amnesty International, as a more powerful actor, has sought to address these human rights issues in the Philippines using four advocacy strategies: information politics, symbolic politics, leverage politics, and accountability politics. The research findings indicate that Amnesty International’s advocacy has successfully reached international actors such as other countries and international organizations, which have aligned with Amnesty’s stance. However, it has unfortunately been unable to change the Philippines' policy or behavior regarding the War on Drugs. The Philippine government continues to assert that its actions are justified, with President Duterte maintaining a stance |
|---|
| Kata kunci | Perang Narkoba, Hak Asasi Manusia, Filipina, Amnesty International, Advokasi |
|---|
| Pembimbing 1 | Nuriyeni Kartika Bintarsari, S.IP., M.A., Ph.D |
|---|
| Pembimbing 2 | Kholifatus Saadah, S.Hub.Int., M.Hub.Int. |
|---|
| Pembimbing 3 | Ayusia Sabhita Kusuma, S.IP., M.Soc.Sc |
|---|
| Tahun | 2024 |
|---|
| Jumlah Halaman | 90 |
|---|
| Tgl. Entri | 2024-08-23 16:36:17.41767 |
|---|