Artikel Ilmiah : E1B018043 a.n. RATNA MAHARANI PUSPITA DEWI

Kembali Update Delete

NIME1B018043
NamamhsRATNA MAHARANI PUSPITA DEWI
Judul ArtikelLEGAL PROTECTION OF MANDIRI BANK MANDIRI CUSTOMERS
AGAINST STANDARD CLAUSES IN MICRO MULTIPURPOSE CREDIT
(PAYROLL) AGREEMENTS WITHOUT COLLATERAL
(CASE STUDY VERDICT NUMBER 587K/PDT.SUS-BPSK/2021)
Abstrak (Bhs. Indonesia)ABSTRAK
PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK MANDIRI TERHADAP
KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN KREDIT SERBAGUNA MIKRO
(PAYROLL) TANPA AGUNAN ( STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
587K/PDT.SUS-BPSK/2021 )
Oleh:
RATNA MAHARANI PUSPITA DEWI
E1B018043
Penelitian ini menyajikan bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur pada
perjanjian Kredit Serbaguna Mikro (Payroll), yang mana dalam perjanjian tersebut
mencantumkan klausul baku, sehingga terjadi adanya wanprestasi sehingga dalam
kasus a qou PT. Bank mandiri melakukan pendebetan secara sepihak sehingga
merugikan debitur, dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif,
sehingga didalam penelitian ini diangkat permasalahan hukum 1) Bagaimana
Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Perjanjian Baku Kredit Serbaguna
Mikro ( Payroll ) ? 2) Bagimana Dampak atas Klausul Baku Studi Kasus Putusan
Pengadilan Negeri Karawang 587K/PDT.SUS-BPSK/2021. Dalam penelitian ini
diperoleh hasil bahwa perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian kredit
serbaguna mikro (payroll) yaitu adanya perlindungan hukum preventif dan
perlindungan hukum represif kemudian dalam pertimbangan putusan a quo hakim
tidak mempertimbangkan frasa dalam perjanjian baku yang merugikan debitur
sehingga hakim berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan PT Bank Mandiri tidak
melanggar hukum.
Kata kunci: Kredit Mikro, Perjanjian Baku, Perlindungan Hukum Debito
Abtrak (Bhs. Inggris)ABSTRACT
LEGAL PROTECTION OF BANK MANDIRI CUSTOMERS AGAINST
STANDARD CLAUSES IN MICRO MULTIPURPOSE CREDIT (PAYROLL)
AGREEMENTS WITHOUT COLLATERAL (CASE STUDY DECISION
NUMBER 587K/PDT.SUS-BPSK/2021)
By:
RATNA MAHARANI PUSPITA DEWI
E1B018043
This research presents how legal protection is provided for debtors in Micro
Multipurpose Credit (Payroll) agreements, where the agreement includes standard
clauses, resulting in default so that in the case of a qou PT. Bank Mandiri carries
out debits unilaterally to the detriment of debtors. In this research, it uses normative
juridical methods, so that in this research, legal issues are raised: 1) What is the
legal protection for debtors regarding standard micro multipurpose credit (payroll)
agreements? 2) What is the impact of the Standard Clause in the Karawang District
Court Decision Case Study 587K/PDT.SUS-BPSK/2021. In this research, the results
obtained show that legal protection for debtors in micro multipurpose credit
(payroll) agreements is that there is preventive legal protection and repressive legal
protection. Then, in considering the a quo decision, the judge did not consider the
phrases in the standard agreement that were detrimental to the debtor, so the judge
was of the opinion that the action taken PT Bank Mandiri did not violate the law.
Keywords: Microcredit, Standard Agreement, Debtor Legal Protection
Kata kunciMicrocredit, Standard Agreement, Debtor Legal Protection
Pembimbing 1SUYADI, S.H., M.H.
Pembimbing 2ULIL AFWA, S.H., M.H.
Pembimbing 3AGUS MARDIANTO, S.H., M.H.
Tahun2024
Jumlah Halaman25
Tgl. Entri2024-08-22 09:28:01.984166
Cetak Bukti Unggah
© Universitas Jenderal Soedirman 2026 All rights reserved.