Artikel Ilmiah : E1A020160 a.n. DAYU MAYA SERUNI
| NIM | E1A020160 |
|---|---|
| Namamhs | DAYU MAYA SERUNI |
| Judul Artikel | PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT TIDAK BERITIKAD BAIK DALAM MELAKUKAN PROSES PERPANJANGAN VISA DAN KITAS TENAGA KERJA ASING (Studi Putusan No.3/PDT.G.S/2022/PN DPS) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT TIDAK BERITIKAD BAIK DALAM MELAKUKAN PROSES PERPANJANGAN VISA DAN KITAS TENAGA KERJA ASING (Studi Putusan No.3/PDT.G.S/2022/PN DPS) Oleh: Dayu Maya Seruni E1A020160 ABSTRAK Tenaga Kerja Asing (TKA) yang legal memiliki dokumen resmi seperti visa dan kitas. Dalam masyarakat terdapat pelaku usaha yang menyediakan jasa pengurusan dokumen tersebut sehingga terjadi hubungan hukum yaitu perjanjian untuk melakukan jasa tertentu. Salah satu contoh kasus perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan jasa pengurusan visa dan kitas adalah Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 3/Pdt.GS/2023/PN Dps. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum dalam mengkualifisir kriteria perbuatan melawan hukum dan menganalisis pertimbangan hukum dalam mengabulkan tuntutan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum atas perbuatan tidak dengan itikad baik dan memberikan informasi yang jelas terhadap pengurusan perpanjangan visa dan kitas TKA pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 3/Pdt.GS/2023/PN Dps. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Spesifikasi penelitian preskriptif analitis, sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Data disajikan dalam bentuk teks naratif kemudian dianalisis secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tindakan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, tetapi Hakim tidak secara jelas mengkualifisir kriteria-kriteria serta unsur- unsur atau syarat-syarat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat yang menjadi dasar dikabulkannya tuntutan ganti rugi Penggugat. Menurut penulis, perbuatan melawan hukum pada tindakan Tergugat masuk pada kriteria melanggar kewajiban hukum si pelaku sebagai pelaku usaha yang diatur dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan melanggar kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai diri atau barang orang lain. Majelis Hakim dalam mengabulkan tuntutan ganti rugi materiil dan imateriil hanya mengabulkan tuntutan ganti kerugian yang bisa dibuktikan yaitu Rp 115.900.000 dari Rp 333.208.878 yang dituntut oleh Penggugat. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | UNLAWFUL ACTS DUE TO LACK OF GOOD FAITH IN THE PROCESS OF EXTENDING VISAS AND FOREIGN WORK PERMITS (Study of Decision No.3/PDT.G.S/2022/PN DPS) By: Dayu Maya Seruni E1A020160 ABSTRACT Legal Foreign Workers (TKA) have official documents such as visas and kitas. In the community, there are business actors who provide document management services so that there is a legal relationship, namely an agreement to perform certain services. One example of a case of tort related to visa and kitas management services is Denpasar District Court Decision Number 3/Pdt.GS/2023/PN Dps. The purpose of this study is to analyze the legal considerations in qualifying the criteria for unlawful acts and analyzing the legal considerations in granting compensation claims due to unlawful acts for not acting in good faith and providing clear information on the management of visa extensions and foreign worker kitas in Denpasar District Court Decision Number 3/Pdt.GS/2023/PN Dps. This research is a normative juridical research with the method of statutory approach and case approach. The research specifications are prescriptive analytical, the data sources used are primary, secondary, and tertiary legal materials conducted by literature study. The data is presented in the form of narrative text and then analyzed normatively qualitatively. Based on the results of the research and discussion, the Panel of Judges in their consideration stated that the Defendant's actions were unlawful, but the Judges did not clearly qualify the criteria and elements or conditions of unlawful acts committed by the Defendant which were the basis for the granting of the Plaintiff's compensation claim. According to the author, the unlawful acts of the Defendant fall under the criteria of violating the legal obligations of the perpetrator as a business actor as stipulated in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and violating the propriety that must be respected in public relations regarding the person or property of others. The Panel of Judges in granting the claim for material and immaterial damages only granted the claim for compensation that could be proven, namely Rp 115,900,000 of the Rp 333,208,878 demanded by the Plaintiff. |
| Kata kunci | Perbuatan Melawan Hukum, Pengurusan Perpanjangan Visa dan Kitas, Ganti Rugi |
| Pembimbing 1 | Dr. Sulistyandari, S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 2 | Nur Wakhid, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2024 |
| Jumlah Halaman | 22 |
| Tgl. Entri | 2024-08-20 12:57:11.3598 |