| NIM | E1A020017 |
|---|
| Namamhs | ARIYA DEWAKA DUTA |
|---|
| Judul Artikel | IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Studi Pada Pengadilan Negeri Bandung) |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Kasus kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, terlebih pada 2021 terdapat 13 (tiga belas) santri suatu pesantren di Bandung menjadi korban kekerasan seksual. Terkait hal tersebut, anak yang telah menjadi korban memerlukan perlindungan hukum represif sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 yaitu mendapatkan hak restitusi. Penelitian ini hendak mengungkap pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan restitusi serta faktor yang menjadi penghambat bagi hakim dalam memutus permohonan restitusi pada Pengadilan Negeri Bandung. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Lokasi Penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Bandung. Metode penentuan informan menggunakan teknik Purposive Sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan restitusi didasarkan tiga komponen perhitungan yaitu kehilangan harta kekayaan/harta benda, adanya penderitaan yang timbul, adanya kerugian medis dan psikologis. Faktor penghambat bagi hakim dalam memutus permohonan restitusi terdapat tiga faktor, faktor struktur hukum di mana penyidik dan penuntut umum kurang mengetahui dan memahami pemenuhan hak restitusi, belum adanya persamaan perspektif dalam pembebanan restitusi, sedangkan faktor substantif hukum yakni belum adanya ketentuan yang mengatur kewajiban Aparat Penegak Hukum untuk memberitahu hak restitusi pada korban, tidak adanya ketentuan yang mengatur pembebanan restitusi jika terdakwa dipidana mati atau seumur hidup dan pidana kurungan pengganti restitusi, disharmonisasi pengaturan pembebanan restitusi, belum ada ketentuan lanjutan mengenai sita eksekusi restitusi dan dana bantuan bagi anak korban kekerasan seksual, faktor kultur hukum yakni adanya kecenderungan masyarakat tidak mengajukan restitusi karena menilai anak korban tidak dapat dinilai dengan uang serta kecenderungan Aparat Penegak Hukum yang masih berorientasi pada pembuktian perbuatan pelaku. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Cases of sexual violence against children have increased in recent years, moreover in 2021 there were 13 (thirteen) students at one boarding school in Bandung who were victims of sexual violence. Related to this, children who have become victims need repressive legal protection as regulated in Law No. 35 of 2014, namely getting the right to restitution. This research aims to reveal the legal considerations of judges in granting restitution requests and the factors that become obstacles for judges in deciding restitution requests at the Bandung District Court. The approach method used in this research is juridical sociological with descriptive research specifications. The research location is Bandung District Court. The method of determining informants using purposive sampling technique. The results showed that the judge's consideration in granting the request for restitution was based on three components of calculation, namely loss of property / property, the existence of suffering that arises, the existence of medical and psychological losses. The inhibiting factors for judges in deciding restitution requests are three factors, legal structure factors where investigators and public prosecutors lack knowledge and understanding of the fulfilment of restitution rights, there is no similarity of perspective in the imposition of restitution, while substantive legal factors are the absence of provisions governing the obligation of Law Enforcement Officials to inform victims of restitution rights, the absence of provisions governing the imposition of restitution if the defendant is sentenced to death or life imprisonment and imprisonment in lieu of restitution, disharmonisation of restitution imposition arrangements, there are no further provisions regarding confiscation of restitution execution and assistance funds for child victims of sexual violence, legal culture factors, namely the tendency of the community not to apply for restitution because they consider child victims cannot be valued in money and the tendency of Law Enforcement Officials who are still oriented towards proving the actions of the perpetrator. |
|---|
| Kata kunci | Restitusi; Anak Korban; Kekerasan Seksual. |
|---|
| Pembimbing 1 | Dr. Setya Wahyudi, S.H., M.H. |
|---|
| Pembimbing 2 | Rani Hendriana, S.H., M.H. |
|---|
| Pembimbing 3 | Prof.Dr. Agus Raharjo, S.H., M.Hum. |
|---|
| Tahun | 2024 |
|---|
| Jumlah Halaman | 33 |
|---|
| Tgl. Entri | 2024-08-20 10:44:32.2054 |
|---|