Artikel Ilmiah : E1A020206 a.n. JACOB FRANKLIN BISTOK SIANIPAR
| NIM | E1A020206 |
|---|---|
| Namamhs | JACOB FRANKLIN BISTOK SIANIPAR |
| Judul Artikel | EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN YANG MENCANTUMKAN RESTITUSI DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK KORBAN (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 297/Pid.B/PN JKT.SEL.) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Eksekusi pada hakikatnya merupakan realisasi dari kewajiban terpidana untuk memenuhi kewajiban yang tercantum didalam amar putusan. Dalam perjalanannya, eksekusi terhadap putusan pidana yang mencantumkan restitusi masih mendapati beberapa kendala sehingga memerlukan dukungan dan kepastian hukum. Penelitian ini membahas eksekusi terhadap putusan yang mencantumkan restitusi dalam tindak pidana penganiayaan terhadap anak korban, dengan fokus pada Putusan Nomor 297/Pid.B/PN JKT.SEL. dan apakah PERMA No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana telah diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dan spesifikasi penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan yang menjadi informan penelitian adalah dua orang Jaksa Bagian Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Jenis sumber data meliputi data primer dan sekunder yang diperoleh menggunakan metode wawancara dan studi kepustakaan, data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan teknik reduksi data. Hasil dari penelitian adalah eksekusi restitusi terhadap putusan yang mencantumkan restitusi dalam tindak pidana penganiayaan terhadap anak korban dalam Putusan Nomor 297/Pid.B/PN JKT.SEL. belum berjalan efektif dikarenakan belum adanya regulasi yang memaksa dan mewajibkan terpidana untuk membayar sisa biaya restitusi. Biaya sisa restitusi tersebut sebesar Rp. 24.433.289.800,00 (dua puluh empat miliar empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) setelah dikurangi hasil lelang mobil Rubicon milik terpidana dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan belum menerapkan PERMA No. 1 Tahun 2022 terhadap tindak pidana penganiayaan dengan anak sebagai korban dikarenakan belum adanya perkara mengenai kasus penganiayaan yang diterima. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Execution is essentially the realization of the convict's obligation to fulfill the obligations stated in the verdict. Along the way, the execution of criminal decisions that include restitution still encounters several obstacles and requires legal support and certainty. This research discusses the execution of decisions that include restitution in criminal acts of persecution of child victims, with a focus on Decision Number 297/Pid.B/PN JKT.SEL. and whether PERMA No. 1 of 2022 concerning Procedures for Completing Applications and Providing Restitution and Compensation to Victims of Crime has been implemented by the South Jakarta District Prosecutor's Office. The method used is qualitative research with a sociological juridical approach and descriptive research specifications. The location of the research was carried out at the South Jakarta District Prosecutor's Office and the informants for the research were two Prosecutors from the General Crimes Section of the South Jakarta District Prosecutor's Office. Types of data sources include primary and secondary data obtained using interview and literature study methods. The collected data is then processed using data reduction techniques. The results of the research are the execution of restitution for decisions that include restitution for criminal acts of abuse of child victims in Decision Number 297/Pid.B/PN JKT.SEL. It has not been effective because there are no regulations that compel and oblige convicts to pay the remaining restitution costs. The remaining cost of the restitution is IDR. 24,433,289,800.00 (twenty four billion four hundred thirty three million two hundred eighty nine thousand eight hundred rupiah) after deducting the proceeds from the auction of the convict's Rubicon car and the South Jakarta District Prosecutor's Office has not implemented PERMA No. 1 of 2022 regarding criminal acts of abuse with children as victims because there have been no cases regarding abuse cases received. |
| Kata kunci | Ekseskusi, Restitusi, Anak, Korban, Penganiayaan. |
| Pembimbing 1 | Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Sanyoto, S.H., M.Hum |
| Tahun | 2024 |
| Jumlah Halaman | 26 |
| Tgl. Entri | 2024-08-14 11:50:50.321207 |