| NIM | E1A018128 |
|---|
| Namamhs | SYIFA ALMIRA |
|---|
| Judul Artikel | PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ASABRI (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst) |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Tindak Pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime) yang mana dalam praktiknya tindakan tersebut dilakukan secara sistematik dan meluas, sehingga berakibat merugikan keuangan negara, turunnya moral, etika, nilai-nilai keadilan serta dapat melemahkan kepastian hukum. Pembuktian dalam kasus korupsi menggunakan sistem pembuktian terbalik. sistem pembuktian terbalik merupakan sistem dimana beban pembuktian berada berada pada terdakwa. Penelitian ini mengkaji mengenai penerapan beban pembuktian terbalik dalam kasus korupsi yang terjadi pada PT ASABRI. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Data yang didiperoleh disajikan dalam bentuk uraian dan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembuktian dengan nomor register perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst. telah diupayakan melalui alat bukti yang diajukan Penuntut Umum. Adapun kekuatan pembuktian Penuntut Umum telah memenuhi setiap unsur-unsur pada Pasal 2 (1) UU Tindak Pidana Korupsi. Setiap alat bukti yang diajukan Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 185 sampai dengan Pasal 189 KUHAP. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Criminal offences of corruption are classified as Extra Ordinary Crimes, in which in practice such acts are carried out systematically and extensively, resulting in damage to the state's finances, the decline of morality, ethics, the values of justice and can undermine legal certainty. Proofing in cases of corruption uses the reverse evidence system. The shifting burden of proof system is a system in which the burden of proof lies with the accused. This study examines the application of the reverse burden of proof in cases of corruption that occurred in PT ASABRI. The method used is a method of normative jurisprudence approach with specifications of descriptive research. The method of data collection is carried out with library research. The data obtained is presented in the form of descriptions and using methods of qualitative normative analysis. The results of this study show that proof with the register number of the case No. 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst. has been sought through the means of proof submitted by the Prosecutor General. As to the proof force of the Prosecution General has fulfilled every element in Article 2 (1) of the Criminal Procedure of Corruption Act. |
|---|
| Kata kunci | Beban pembuktian terbalik; Tindak pidana korupsi; ASABRI |
|---|
| Pembimbing 1 | Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.Hum. |
|---|
| Pembimbing 2 | Dr. Rahadi Wasi Bintoro, S.H., M.H. |
|---|
| Pembimbing 3 | |
|---|
| Tahun | 2024 |
|---|
| Jumlah Halaman | 13 |
|---|
| Tgl. Entri | 2024-08-13 10:29:54.156354 |
|---|