Artikel Ilmiah : E1B019001 a.n. AKMAL RASYID ANUGRAH PUTRA
| NIM | E1B019001 |
|---|---|
| Namamhs | AKMAL RASYID ANUGRAH PUTRA |
| Judul Artikel | AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 22/Pdt.G/2022/PN Mad) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini dilaksanakan terhadap Putusan Pengadilan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Mad mengenai wanprestasi yang dilakukan debitur dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dengan kerugian yang dialami kreditur sebesar Rp444.198.193. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim yang menyebutkan debitur terbukti wanprestasi dan mementukan akibat hukum debitur wanprestasi dalam memutus perkara Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Mad, serta penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan studi perpustakaan dan literatur rivew. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis dalam bentuk teks naratif dan analisis data dilakukan secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Mad, dapat diperoleh 2 (dua) kesimpulan yang pertama dalam pertimbangan hukum hakim, majelis hakim telah memutuskan debitur wanprestasi, karena kewajiban pembayaran angsuran debitur kepada kreditur tidak pernah diselesaikan, kemudian debitur melaksanakan prestasi tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, kemudian meskipun kreditur telah diberikan Surat pemberitahuan, Surat teguran, Surat peringan dan juga Surat somasi sampai 3 (tiga) kali, namun debitur tetap mengabaikannya. Oleh hal tersebut, maka berasalan hukum menyatakan debitur wanprestasi. Kesimpulan kedua akibat hukum debitur wanprestasi yaitu telah mengakibatkan kerugian pada kreditur dan pembatalan perjanjian, maka debitur dapat dituntut ganti rugi dan kreditur dapat mendapatkan ganti rugi dengan mengeksekusi objek fidusia secara langsung dengan berlandaskan sertifikat fidusia, namun dalam pertimbangan hukum hakim yang mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menolak hal tersebut lalu mengantikannya dengan menjatuhkan hukuman untuk debitur diharuskan menganti kerugian berupa uang, namun kreditur masih bisa melakukan mengajukan permohonan eksekusi objek perjanjian setelah adanya putusan pengadilan jika debitur tetap tidak membayar ganti kerugian uang. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This research was conducted on Court Decision Number 22/Pdt.G/2022/PN Mad regarding the debtor's default in the Financing Agreement with Fiduciary Guarantee with losses suffered by the creditor amounting to IDR 444,198,193. The purpose of this research is to analyze the legal considerations of the judge who stated that the debtor was proven to be in default and determine the legal consequences of the debtor's default in case Number 22/Pdt.G/2022/PN Mad, and this research uses a normative juridical approach method with descriptive analytical research specifications. The data source in this research is secondary data which includes primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials. The method of data collection is library study and literature review. Data presentation in this research is done systematically in the form of narrative text and data analysis is done normatively qualitative. Based on the results of research and discussion, it shows that Decision Number 22/Pdt.G/2022/PN Mad, 2 (two) conclusions can be obtained, first in the judge's legal considerations, the panel of judges has decided that the debtor is in default, because the debtor's installment payment obligations to the creditor have never been completed, then the debtor performs the performance but not as promised, then even though the creditor has been given a notification letter, warning letter, lightening letter and also a summons up to 3 (three) times, the debtor still ignores it. By this, it is reasonable for the law to declare the debtor in default. The second conclusion is that the legal consequences of the debtor's default, namely that it has caused losses to the creditor and the cancellation of the agreement, the debtor can be sued for compensation and the creditor can get compensation by executing the fiduciary object directly based on the fiduciary certificate, but in the legal considerations of the judges referring to the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019 rejected this and replaced it by imposing a penalty for the debtor to be required to compensate for losses in the form of money, but the creditor can still apply for the execution of the object of the agreement after a court decision if the debtor still does not pay monetary compensation. |
| Kata kunci | Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Jaminan Fidusia, Wanprestasi |
| Pembimbing 1 | Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D. |
| Pembimbing 2 | Nur Wakhid, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Dr.Sulistyandari S.H., M.Hum. |
| Tahun | 2019 |
| Jumlah Halaman | 22 |
| Tgl. Entri | 2024-08-06 11:41:21.985665 |