| NIM | E1A020238 |
|---|
| Namamhs | QORY AMALIA SYUHADA |
|---|
| Judul Artikel | Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice Berbasis Hukum Adat |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini dilaksanakan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm yang mengadili mengenai tindak pidana penganiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan pada Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm dan mengetahui penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui restorative justice yang berbasis hukum adat dalam Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan secara normatif dalam upaya penegakan hukum pidana telah berjalan karena unsur-unsur Pasal 351 (1) yang didakwakan oleh Penuntut Umum terpenuhi. Mengacu pada Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, penegakan hukum di Indonesia bersifat akomodatif terhadap nilai-nilai yang berlaku dan diterima di tengah masyarakat. Sebagaimana Gustav Radbruch mengemukakan bahwa terdapat keadilan di luar undang-undang “ubergezets liches recht”. Penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui restorative justice yang berbasis hukum adat dalam Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm yang berfokus pada pencapaian perdamaian antara Pelaku dan Korban dapat menjadi alasan penghapus pidana untuk Pelaku dengan tetap mempertimbangkan aspek Korban agar terpulihkan kembali mendekati keadaan semula. Pertemuan antara Pelaku, Korban, Keluarga, dan Tokoh Masyarakat sama halnya dengan prosesi adat peusijuek. Berdasarkan hal tersebut, Putusan Majelis Hakim telah memberi ruang bagi nilai-nilai adat untuk berkontribusi dalam perkembangan hukum pidana dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan restoratif. Oleh karenanya, Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslaght van alle rechtsvervolging). |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This research is conducted towards the Court Decision of Suka Makmue District Court Number 63/Pid.B/2021/PN Skm on the case of persecution. This research aims to determine the basis of the judge's legal considerations in applying the criminal elements of persecution in Court Decision Number 63/Pid.B/2021/PN Skm and to apprehend the resolution of the crime of persecution through restorative justice based on customary law of Aceh in Court Decision Number 63/Pid. B/2021/PN Skm. This research uses a normative juridical method with a statutory approach, conceptual approach, and case approach. The results of the research shows that the basis of judge's legal considerations in applying the criminal elements of persecution normatively in efforts to enforce criminal law have been implemented since the elements of Article 351 (1) as charged by the Public Prosecutor have been fulfilled. Referring to Article 5 paragraph (1) jo. Article 2 paragraph (2) of Law Number 48 of 2009, law enforcement in Indonesia is accommodating to the values that apply and are accepted in society. As Gustav Radbruch states, there is justice beyond the law "ubergezets liches recht". Criminal act of persecution settlement through restorative justice based on customary law in Court Decision Number 63/Pid.B/2021/PN Skm which focuses on achieving resolution between the perpetrator and the victim can be a reason for eliminating the crime for the perpetrator while still considering the victim's aspect so that the victim can be restored to normal condition. The meeting between the perpetrator, victim, family, and community leaders is the same as the traditional peusijuek procession. Based on that, the decision of the Judges has provided space for traditional values to contribute to the development of criminal law in efforts to enforce law with restorative justice. Therefore, the Defendant was released from all legal demands (onslaught van alle rechtsvervolging) because there had been a resolution that accommodated the interests of the victim (victim justice), the victim's condition was restored to its original state, and what the perpetrator carried out was commensurate with customary sanctions. |
|---|
| Kata kunci | Tindak pidana penganiayaan, keadilan restoratif, hukum adat |
|---|
| Pembimbing 1 | Prof. Dr. Agus Raharjo, S.H., M.Hum. |
|---|
| Pembimbing 2 | Dr. Dwi Hapsari Retnaningrum, S.H., M.H. |
|---|
| Pembimbing 3 | Dr. Budiyono, S.H., M.Hum. |
|---|
| Tahun | 2024 |
|---|
| Jumlah Halaman | 16 |
|---|
| Tgl. Entri | 2024-06-25 12:29:46.890022 |
|---|