| NIM | E1A018153 |
|---|
| Namamhs | PAUL ERIK GIBSON |
|---|
| Judul Artikel | IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN (STUDI KASUS PENEBANGAN PINUS DI LAHAN PERHUTANI KPH BANYUMAS BARAT) |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Keadilan Restoratif merupakan bentuk penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Siyo Sujono selaku tersangka bersama dengan Toni Kuspuja selaku Administrator Perhutani KPH Banyumas Barat sepakat untuk melakukan upaya damai berdasarkan keadilan restoratif (restorative justice). Kesepakatan damai tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Perdamaian dan dikeluarkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor: B-2590/M.3.14/Euh.2/12/2020 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan Kejaksaan Negeri Purwokerto dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan dalam kasus penebangan pinus di lahan Perhutani KPH Banyumas Barat serta untuk mengetahui implementasi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menurut Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan dalam kasus penebangan pinus di lahan Perhutani KPH Banyumas Barat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data dibagi menjadi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara dan data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan. Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Purwokerto dan informan dalam penelitian ini adalah Agus Fikri, S.H. selaku Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Purwokerto. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan Kejaksaan Negeri Purwokerto dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara ini adalah syarat-syarat yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan dalam pelaksanaannya juga memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Kejaksaan tersebut. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Restorative Justice is a way of resolving criminal cases by involving the offender, the victim, the family of the offender/victim, and other related parties in a collaborative effort to reach a just resolution by emphasizing restoration of the original situation. Siyo Sujono as the suspect together with Toni Kuspuja as the Administrator of Perhutani KPH Banyumas Barat agreed to make peaceful efforts based on restorative justice. The peace agreement was marked by the signing of a Memorandum of Peace Agreement and the issuance of a Decree of Termination of Prosecution Number: B-2590/M.3.14/Euh.2/12/2020 by the Chief of the District Prosecutor’s Office of Purwokerto. The purpose of this research is to determine the basis for the consideration of the District Prosecutor's Office of Purwokerto in the termination of prosecution based on restorative justice against the offender of criminal acts of forest destruction in the case of pine logging on Perhutani KPH Banyumas Barat land and to determine the implementation of the termination of prosecution based on restorative justice according to Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 against the offender of criminal acts of forest destruction in the case of pine logging on Perhutani KPH Banyumas Barat land. This research uses an empirical legal approach. This research uses descriptive research specification. There are primary and secondary data collection methods. Primary data was obtained through interviews and secondary data was obtained through literature study. This research was conducted at the District Prosecutor’s Office of Purwokerto and the informant in this research was Agus Fikri, S.H. as a Functional Prosecutor at the District Prosecutor’s Office of Purwokerto. The results of this research indicate that the basis for the consideration of the District Prosecutor’s Office of Purwokerto in the termination of prosecution based on restorative justice, in this case, are the conditions stipulated in Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice and in its implementation it also pays attention to the provisions stipulated in the Prosecutor's Regulation. |
|---|
| Kata kunci | Keadilan Restoratif, Penghentian Penuntutan, Tindak Pidana Perusakan Hutan. |
|---|
| Pembimbing 1 | Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.Hum. |
|---|
| Pembimbing 2 | Weda Kupita, S.H., M.H. |
|---|
| Pembimbing 3 | Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, S.H., M.H. |
|---|
| Tahun | 2024 |
|---|
| Jumlah Halaman | 21 |
|---|
| Tgl. Entri | 2024-06-13 14:10:59.4109 |
|---|