| NIM | F1F017079 |
|---|
| Namamhs | REFONDA ALAM HAGRIYATAMA |
|---|
| Judul Artikel | IMPLEMENTASI INTERNATIONAL CONVENTION ON ELIMINATION OF ALL FORM OF RACIAL DISCRIMINATION (ICERD) DALAM KEBIJAKAN PEMBATASAN HAK MILIK TANAH BAGI WARGA NEGERA INDONESIA ETNIS TIONGHOA DI YOGYAKARTA |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian yang berjudul “Implementasi International Convention on Elimination of All Form of Racial Discrimination (ICERD) Dalam Kebijakan Pembatasan Hak Milik Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Etnis Tionghoa di Yogyakarta” ini dianalisis melalui konsep Perjanjian Internasional dan pendekatan Dualisme dalam Teori Hukum Internasional. Penelitian ini berfokus menganalisis bagaimana implementasi ICERD di Indonesia, khususnya dalam pemberlakuan kebijakan pembatasan hak milik tanah bagi WNI etnis Tionghoa di wilayah Yogyakarta. Berdasarkan data yang diperoleh, penelitian ini mengungkapkan bahwa keberadaan kebijakan DIY yang disahkan melalui Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY PA. VIII/No.K.898/I/A 1975 tersebut memiliki nilai-nilai dan prinsip yang bertentangan dengan ICERD karena memiliki regulasi yang bersifat diskriminatif secara rasial. ICERD sendiri telah diratifikasi dan diadopsi oleh Indonesia ke dalam sistem perundang-undangan nasionalnya melalui UU No. 39 Tahun 1999. Keberadaan UU tersebut sebenarnya menjelaskan bahwa Indonesia menggunakan pendekatan dualisme dalam memposisikan ICERD sebagai salah satu instrumen Hukum Internasional. Namun dalam pelaksanaannya, faktor sejarah dan kurangnya sistem hukum yang secara rinci mampu mengatur kedudukan atara Hukum Internasional, Hukum Domestik, dan Kebijakan Daerah Istimewa yang secara hukum berada di luar ranah legal sistem perundang-undangan nasional, menyebabkan Indonesia mengalami ketidakmampuan yang mebuatnya tidak bisa secara utuh mematuhi Hukum Internasional yang seharusnya bersifat legaly binding (mengikat secara formal) karena sudah diratifikasi dan ditransformasi. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The research titled "Implementation of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) in the Policy of Land Ownership Restrictions for Indonesian Citizens of Chinese Ethnicity in Yogyakarta" is analyzed through the concept of International Agreements and the Dualism approach in International Law Theory. This study focuses on analyzing how ICERD is implemented in Indonesia, particularly in the enforcement of land ownership restrictions for Indonesian citizens of Chinese ethnicity in the Yogyakarta region. Based on the data obtained, this research reveals that the existence of the DIY policy enacted through the Instruction of the Deputy Head of the DIY Regional Government PA. VIII/No.K.898/I/A 1975 contradicts the values and principles of ICERD as it has regulations that are racially discriminatory. ICERD itself has been ratified and adopted by Indonesia into its national legal system through Law No. 39 of 1999. The existence of this law actually explains that Indonesia employs a dualism approach in positioning ICERD as one of the instruments of International Law. However, in its implementation, historical factors and the lack of a detailed legal system capable of regulating the relationship between International Law, Domestic Law, and Special Regional Policies, which legally exist outside the scope of the national legislative system, have caused Indonesia to experience incapacity, making it unable to fully comply with International Law, which should be legally binding because it has been ratified and transformed. |
|---|
| Kata kunci | ICERD, Dualisme, Hukum Internasional, Perjanjian Internasional, Kebijakan Domestik, Diskriminasi Rasial |
|---|
| Pembimbing 1 | Arief Bakhtiar Darmawan, S.IP., M.A |
|---|
| Pembimbing 2 | Dias Pabyantara Swandita M., M.Hub.Int |
|---|
| Pembimbing 3 | Dr. Agus Haryanto, S.IP., M.Si |
|---|
| Tahun | 2024 |
|---|
| Jumlah Halaman | 57 |
|---|
| Tgl. Entri | 2024-05-20 13:03:45.241836 |
|---|