| NIM | E1B020006 |
|---|
| Namamhs | FADIA RAHMA SAFITRI |
|---|
| Judul Artikel | WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN PENGEMBALIAN MODAL USAHA ATAS KERJASAMA BISNIS PERPARKIRAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 2/PDT.G/2023/PN BBS) |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Perjanjian sebagai sumber perikatan menimbulkan kewajiban tertentu bagi para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian. Penyimpangan pelaksanaan perjanjian disebut sebagai wanprestasi. Bisnis sebagai objek perjanjian terdapat kemungkinan tidak terlaksana, sehingga perjanjian pengembalian modal usaha menjadi penting untuk menjaga kepastian hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti ketentuan serta akibat hukum wanprestasi perjanjian pengembalian modal usaha pada Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bbs. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan disajikan secara teks naratif menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan wanprestasi sangat terkait dengan unsur-unsur wanprestasi. Unsur wanprestasi meliputi adanya perikatan, debitur tidak berprestasi, dan adanya kesalahan, dimana menurut penulis semua unsur tersebut telah terpenuhi. Perikatan dalam kasus Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bbs adalah pihak tergugat berkewajiban membayarkan kembali modal usaha sebesar Rp 60.000.000,00 hingga 22 September 2018 sesuai verval termin yang disepakati kepada penggugat. Debitur terbukti tidak berprestasi dengan tidak terlaksananya prestasinya oleh debitur berupa pengembalian modal usaha sampai dengan tanggal verval termin sehingga ia terlambat berprestasi. Unsur kesalahan pula terpenuhi dengan ditunjukkan dengan sikap pihak tergugat yang tetap tidak mengembalikan modal usaha hingga tanggal 22 September 2018, dimana berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata yaitu debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Kemudian, akibat hukum wanprestasi perjanjian modal usaha dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bbs adalah ganti rugi berupa biaya sebesar Rp 60.000.000,00 serta pembebanan biaya perkara oleh hakim kepada pihak tergugat sebesar Rp 1.180.000,00. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Agreement as a source of binding creates certain comittals for the parties to realize the contents of the agreement. Deviations from the implementation of the agreement are referred to as default. Business as the object of the agreement there is a possibility of not being carried out, so that the return of business capital agreement becomes important to maintain legal certainty. The purpose of this study is to examine the provisions and legal consequences of default of a business capital return agreement in Decision Number 2/Pdt.G/2023/PN Bbs. The approach method used in this research is juridical-normative with descriptive-analytical research specifications. The data source used is secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials presented in narrative text using qualitative analysis methods. The results show that the provisions of default are closely related to the elements of default. The elements of default include the existence of a binding, the debtor's failure to perform, and the existence of fault, where according to the author all of these elements have been fulfilled. The binding in the case of Court Decision Number 2/Pdt.G/2023/PN Bbs is that the defendant is obliged to refund the business capital of Rp 60,000,000.00 until September 22, 2018 according to the agreed verval term to the plaintiff. The debtor is proven to have failed to perform their performance by not returning business capital until the verval term date. Hence, they are late in performing. The element of fault is also fulfilled as shown by the action of the defendant who still did not return the business capital until September 22, 2018, which is based on Article 1238 of the Civil Code, explained the debtor is considered negligent with the passing of the specified time. Then, the legal consequences of default in the business capital agreement in Decision Number 2/Pdt.G/2023/PN Bbs are compensation in the form of costs of Rp 60,000,000.00 and the imposition of court costs by the judge to the defendant of Rp 1,180,000.00. |
|---|
| Kata kunci | Kerjasama Bisnis, Pengembalian Modal Usaha, Wanprestasi |
|---|
| Pembimbing 1 | Nur Wakhid, S.H., M.H. |
|---|
| Pembimbing 2 | Anggitariani Rayi Larasati Siswanta, S.H., M.Kn. |
|---|
| Pembimbing 3 | Dr. Sulistyandari, S.H., M.Hum |
|---|
| Tahun | 2020 |
|---|
| Jumlah Halaman | 22 |
|---|
| Tgl. Entri | 2024-05-17 11:58:37.178656 |
|---|