Artikel Ilmiah : E1A020073 a.n. ZAHID AHMAD NAUFAL
| NIM | E1A020073 |
|---|---|
| Namamhs | ZAHID AHMAD NAUFAL |
| Judul Artikel | PENERAPAN LEGITIME PORTIE DALAM PEMBAGIAN WARIS PERDATA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Reg No.3/PK/Pdt/2023) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Hukum perdata berdasarkan kekuatan mengikatnya terbagi menjadi hukum yang bersifat mengatur (aanvullend recht) dan hukum yang bersifat memaksa (dwingend recht). Hukum waris perdata memiliki ketentuan yang bersifat memaksa (dwingend recht) yakni legitime portie. Legitime Portie (bagian mutlak) merupakan bagian dalam harta peninggalan yang tidak boleh dihilangkan oleh pewaris. Pada Putusan Mahkamah Agung Reg No.3/PK/Pdt/2023 terjadi pelanggaran legitime portie (bagian mutlak) oleh Pewaris dengan menghibahkan seluruh hartanya kepada salah seorang ahli waris semasa hidup. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi ahli waris legitimaris yang dilanggar legitime portie nya dan menganalisis pertimbangan hakim berdasarkan prinsip-prinsip dalam KUHPerdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan case approuch dan statue approuch. Spesifikasi penelitian Perskripstif dengan sumber data bahan hukum sekunder. Pengumpulan Data dengan Studi Pustaka, penyajian data perskriptif secara sistematis dengan metode analisis Normatif-Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kekurangan pada putusan hakim dalam pelaksanaan inkorting (pengurangan) yang bertujuan untuk melengkapi legitime portie ahli waris legitimaris. Kesimpulan dari penelitian ini adalah putusan pada tingkat kasasi lebih memenuhi prinsip-prinsip KUHPerdata dibandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung Reg No.3/PK/Pdt/2023. Saran dari penulis ialah agar dilakukan perhitungan aset harta agar dapat dilakukan penghitungan legitime portie. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Civil law based on its binding force is divided into governing law (aanvullend recht) and compelling law (dwingend recht). Civil inheritance law has provisions that are compelling (dwingend recht), namely legitime portie. Legitime Portie (absolute share) is a share in the inheritance that cannot be eliminated by the heir. In the Supreme Court Decision Reg No.3/PK/Pdt/2023 there was a violation of legitime portie (absolute share) by the heir by granting all of his property to one of the heirs during his lifetime. The purpose of this study is to analyze the legal protection for legitimate heirs who have violated their legitime portie and analyze the judge's consideration based on the principles in the Civil Code. The method used in this research is normative juridical with case approach and statue approach. Perscriptive research specifications with data sources of secondary legal materials. Data Collection with Literature Study, prescriptive data presentation systematically with Normative-Qualitative analysis method. The results of this study indicate that there are deficiencies in the judge's decision in the implementation of incorting (reduction) which aims to complete the legitime portie of legitimate heirs. The conclusion of this research is that the decision at the cassation level is more in line with the principles of the Civil Code compared to the Supreme Court Decision Reg No.3/PK/Pdt/2023. The author's suggestion is that the calculation of property assets be carried out so that the calculation of legitime portie can be carried out. |
| Kata kunci | Hukum Waris Perdata, Pembagian Waris, Legitime Portie. |
| Pembimbing 1 | Nur Wakhid, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Anggitariani Rayi Larasati Siswanta, S.H., M.Kn. |
| Pembimbing 3 | Dr. Sulistyandari, S.H., M.Hum. |
| Tahun | 2024 |
| Jumlah Halaman | 14 |
| Tgl. Entri | 2024-05-16 16:43:12.755501 |