Artikel Ilmiah : E1A019057 a.n. VINA APRIANI
| NIM | E1A019057 |
|---|---|
| Namamhs | VINA APRIANI |
| Judul Artikel | PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN ANTARA PEMERINTAHAN PROVINSI DAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DI BIDANG KESEHATAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN PANGANDARAN) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengamatan penulis tentang pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintahan Provinsi dan pemerintahan Kabupaten Pangandaran dalam hal urusan pemerintahan wajib yang dijelaskan dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 9 ayat (3) mengatakan bahwa “urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintahan Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten Kota”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum serta pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Pangandaran di bidang kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier serta data yang disajikan dengan teks naratif. Metode pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan yaitu wawancara dan observasi, serta metode analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengaturan urusan pemerintahan konkuren dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan termasuk pelayanan dasar sehingga pembagian urusan pemerintahan di bidang kesehatan antara pemerintahan pusat, pemerintahan Provinsi, dan pemerintahan Kabupaten dijelaskan dalam sub urusan upaya kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman, dan Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This research is motivated by the author's observation of the division of concurrent government affairs between the Provincial government and the Pangandaran Regency government in terms of mandatory government affairs described in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government Article 9 paragraph (3) says that "concurrent government affairs as referred to in paragraph (1) are government affairs divided between the Central and Regional Governments of provinces and Regency Regions City". This study aims to determine the legal implications and division of concurrent government affairs between the Provincial Government and the Pangandaran Regency Government in the health sector. The research method used is juridical normative with qualitative research specification analysis. The data sources used are primary data, secondary data, and tertiary data as well as data presented with narrative text. Data collection methods for literature studies and field studies are interviews and observations, as well as data analysis methods with qualitative juridic methods. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the regulation of concurrent government affairs in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government in the health sector includes basic services so that the division of government affairs in the health sector between the central government, provincial government, and regency government is explained in the sub-affairs of health efforts, health human resources, pharmaceutical preparations, medical devices, and food and beverages, and community empowerment in the health sector. |
| Kata kunci | pemerintahan daerah, urusan pemerintahan konkuren, bidang kesehatan. |
| Pembimbing 1 | RIRIS ARDHANARISWARI, S.H.,M.H |
| Pembimbing 2 | TENANG HARYANTO, S.H.,M.H |
| Pembimbing 3 | MANUNGGAL KUSUMA WARDAYA, S.H.,LL.M., Ph.D. |
| Tahun | 2024 |
| Jumlah Halaman | 23 |
| Tgl. Entri | 2024-05-15 13:35:08.177776 |