Artikel Ilmiah : E1A020278 a.n. GEBI EMADA TURNIP
| NIM | E1A020278 |
|---|---|
| Namamhs | GEBI EMADA TURNIP |
| Judul Artikel | EKSEKUSI PIDANA DENDA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Purwokerto) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Pelaksanaan eksekusi pidana denda bagi terpidana tindak pidana korupsi yang menjalankan pidana kurungan pengganti pidana denda yang saat ini berlaku mengakibatkan negara harus menyiapkan biaya sosial (social cost) yang begitu besar untuk memenuhi hak-hak terpidana sebagai bentuk hak asasi manusia dalam tahanan. Hal ini tidak sejalan dengan kecenderungan dunia internasional yang saat ini sedang berusaha untuk menghindari penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan dengan menerapkan kebijakan selektif dan limitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan tingkat keberhasilan eksekusi pidana denda pada tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Purwokerto. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini berada di Kejaksaan Negeri Purwokerto dengan penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data diolah dengan reduksi data, display data, dan klasifikasi data serta dianalisis dengan teknik content analysis method. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi pidana denda pada tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Purwokerto diawali dengan adanya salinan surat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan yang diberikan paling lama 1 (satu) minggu. Selanjutnya Jaksa harus menindaklanjuti salinan tersebut paling lama 1 (satu) minggu pula sejak diterimanya salinan tersebut. Pelaksanaan eksekusi pidana denda dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pidana badan atau penjara melalui D-1, D-2, D-3, dan D-4. Terpidana diberi waktu paling lama 1 (satu) bulan untuk membayar pidana denda. Apabila terdapat alasan kuat, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan. Akan tetapi tingkat keberhasilan pelaksanaan eksekusi pidana denda pada tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Purwokerto masih relatif rendah karena terdapat beberapa faktor yang menghambatnya, yakni tidak adanya hukum positif yang memberikan kewenangan Jaksa untuk melakukan upaya paksa dalam hal terpidana menyatakan ketidaksanggupan membayar pidana denda dan tidak adanya kemauan atau niat untuk membayar pidana denda dari diri terpidana. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The implementation of the execution of criminal fines for convicts of criminal acts of corruption who carry out imprisonment in lieu of the fines currently in effect results in the state having to prepare very large social costs to fulfill the convict's rights as a form of human rights in detention. This is not in line with the international trend which is currently trying to avoid criminal penalties for deprivation of liberty by implementing selective and limitative policies. This research aims to determine the implementation and level of success in executing fines for criminal acts of corruption at the Purwokerto District Prosecutor's Office. This research uses a sociological juridical approach with descriptive research specifications. The location of this research was at the Purwokerto District Prosecutor's Office with the determination of informants using purposive sampling and snowball sampling techniques. The data sources used are primary data and secondary data. The data was processed using data reduction, data display and data classification and analyzed using the content analysis method technique. The results of the research show that the implementation of the execution of criminal fines for criminal acts of corruption at the Purwokerto District Prosecutor's Office begins with a copy of the decision letter which has permanent legal force from the court which is given no later than 1 (one) week. Then the Prosecutor must follow up on the copy no later than 1 (one) week after receiving the copy. The execution of fines is carried out simultaneously with the execution of corporal or prison sentences through D-1, D-2, D-3, and D-4. The convict is given a maximum of 1 (one) month to pay the criminal fine. If there are strong reasons, this period can be extended for a maximum of 1 (one) month. However, the level of success in executing fines for criminal acts of corruption at the Purwokerto District Prosecutor's Office is still relatively low because there are several factors that hinder it, namely the absence of positive law which gives the Prosecutor the authority to carry out coercive measures in the event that the convicted person declares his inability to pay the fine and the absence of the willingness or intention to pay the criminal fine from the convict. |
| Kata kunci | Eksekusi, Pidana Denda, Tindak Pidana Korupsi. |
| Pembimbing 1 | Prof. Dr. Agus Raharjo, S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 2 | Dr. Budiyono, S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 3 | Dr. Setya Wahyudi, S.H., M.H. |
| Tahun | 2024 |
| Jumlah Halaman | 26 |
| Tgl. Entri | 2024-05-12 15:40:18.280496 |