Artikel Ilmiah : E1A020041 a.n. MUHAMMAD KEYSHA PRATAMA
| NIM | E1A020041 |
|---|---|
| Namamhs | MUHAMMAD KEYSHA PRATAMA |
| Judul Artikel | PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PERTAMINA (Studi Putusan Nomor 124/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang juga berlaku bagi Pertamina. Namun, sebelum berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut, Pertamina tidak tunduk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 jo Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim pada putusan nomor 124/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada Pertamina. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan analisis dan pendekatan komparatif serta spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dan studi dokumen, yang kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dengan menggunakan metode normatif kualitatif sebagai metode analisis data. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 jo Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tidak berlaku bagi Pertamina dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pertamina memiliki peraturan sendiri yang berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pertambangan Dan Energi Republik Indonesia. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada putusan nomor 124/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg sehingga menghasilkan amar putusan menolak gugatan ialah kurang tepat. Majelis Hakim seharusnya dapat meneliti lebih dalam pada eksepsi Tergugat yang menjelaskan bahwa gugatan Penggugat mengandung unsur nebis in idem. Semua unsur nebis in idem telah terpenuhi yaitu gugatan yang diajukan belakangan telah diperkarakan sebelumnya, terhadap perkara terdahulu telah dijatuhkan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, putusan yang telah berkekuatan hukum yang bersifat positif, subjek perkara sama, dan objek perkara sama. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Settlement of industrial relations disputes on Pertamina implemented based on provisions of Law Number 2 of 2004, which also applies on Pertamina. However, before the law is applied, Pertamina does not submit on provisions of Law Number 12 of 1964 involving Law Number 22 of 1957. Furthermore, this research also intends to know about judge legal considerations on verdict number 124/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg concerning settlement of industrial relations disputes on Pertamina. This Research employs a normative juridical research methodology with law approach, case approach, analytical approach and comparative approach along analytical descriptive research specifications. Secondary data sources encompass primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection for this research utilizes library research methods and document research methods, subsequently presented in the form of narrative texts, employing qualitative normative methods as a data analysis approach. Based on the research findings and discussions, provisions of Law Number 12 of 1964 involving 22 of 1957 are not submitted by Pertamina for settlement of industrial relations disputes. Pertamina has its own provisions, based on a joint decree of the minister of labor and the minister of mining and energy republic of Indonesia. The Panel of judges in their legal considerations on verdict number 124/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg resulted in a decision to reject the lawsuit which was inappropriate. The Panel of Judges should be able to examine more deeply the Defendant’s exception which explains that the Plaintiff’s lawsuit contains elements of nebis in idem. All element of nebis in idem have been fulfilled, namely that: the lawsuit filed recently has been litigated previously, a decision has been handed down in the previous case which has permanent legal force, the decision has positive legal force, the subject of the case is the same, and the object of the case is the same. |
| Kata kunci | Hubungan Industrial, Pertamina, nebis in idem |
| Pembimbing 1 | Dr. Siti Kunarti, S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 2 | Dr. Tedi Sudrajat S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Weda Kupita S.H., M.H. |
| Tahun | 2024 |
| Jumlah Halaman | 19 |
| Tgl. Entri | 2024-05-12 10:57:41.132616 |