Artikel Ilmiah : E1A020092 a.n. DAMAI INDAH SETIAWATI
| NIM | E1A020092 |
|---|---|
| Namamhs | DAMAI INDAH SETIAWATI |
| Judul Artikel | KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI PADA PENETAPAN KEADAAN TIDAK HADIR DALAM PEMANFAATAN HARTA BERSAMA YANG BELUM DIBAGI (Studi Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Bms) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI PADA PENETAPAN KEADAAN TIDAK HADIR DALAM PEMANFAATAN HARTA BERSAMA YANG BELUM DIBAGI (Studi Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Bms) Oleh: Damai Indah Setiawati E1A020092 ABSTRAK Permasalahan suatu ketidak hadiran seseorang atau keadaan tidak hadir (Afwezigheid) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Keadaan tidak hadir dalam perkawinan juga dapat menjadi alasan pengajuan gugatan cerai. Perceraian perkawinan akan menimbulkan akibat terhadap harta bersama. Penelitian terhadap Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Bms bertujuan untuk mengatahui mengenai kompetensi atau kewenangan Pengadilan Negeri mengenai keadaan tidak hadir terhadap harta bersama yang belum dibagi serta mengetahui pertimbangan hakim terhadap penolakan penguasaan harta bersama yang belum dibagi setelah terjadinya suatu perceraian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, dengan spesifikasi penelitian preskriptif, dan sumber datanya adalah sekunder. Berdasarkan hasil penelitian pada penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Bms, bahwa Pemohon Renny Anggraeni Dewanty seharusnya tidak perlu lagi mengajukan keadaan tidak hadir terhadap mantan suaminya karena hal tersebut telah menjadi alasan perceraian. Pemohon yang berkepentingan terhadap harta bersama seharusnya mengajukan pembagian harta bersama. Sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pembagian harta bersama yang merupakan akibat dari perceraian perkawinan merupakan kompetensi atau kewenangan dari Pengadilan Agama maka dalam perkara ini Pengadilan Negeri tidak berwenangan terhadap permasalahan harta bersama dan pembagiannya. Kata Kunci : Kompetensi, Keadaan tidak hadir (Afwezigheid), Harta Bersama |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | COMPETENCE OF THE DISTRICT COURT IN THE DETERMINATION OF THE STATE OF ABSENCE IN THE UTILIZATION OF JOIN PROPERTY THAT HAS NOT BEEN DIVIDED (Study of Determination Number 52/Pdt.P/2022/PN Bms) By: Damai Indah Setiawati E1A020092 ABSTRACT The problem of a person's absence or state of absence (Afwezigheid) in the Civil Code is an authority of the District Court. Absence in marriage can also be a reason for filing a divorce suit. The divorce of the marriage then has consequences for the joint property. Research on Determination Number 52/Pdt.P/2022/PN Bms aims to find out about the competence or authority of the District Court regarding the state of absence of undivided joint property and to find out the judge's consideration of the refusal to control undivided joint property after a divorce. This research uses the Normative Juridical research method, with perspective research specifications, and the data source is secondary. Based on the results of research on determination Number 52/Pdt.P/2022/PN Bms, that the Applicant Renny Anggraeni Dewanty should no longer need to apply for a state of absence against her ex-husband because this has become a reason for divorce. Applicants with an interest in joint property should apply for the division of joint property. In accordance with Article 49 of Law Number 3 of 2006 concerning Religious Courts, the division of joint property which is a result of marital divorce is the competence or authority of the Religious Court, so in this case the District Court has no authority over the issue of common property and its division. Keywords: Competence, Absence (Afwezigheid), Join Property |
| Kata kunci | Kompetensi, Keadaan tidak hadir (Afwezigheid), Harta bersama |
| Pembimbing 1 | Sanyoto |
| Pembimbing 2 | Rahadi Wasi Bintoro |
| Pembimbing 3 | Weda Kupita |
| Tahun | 2024 |
| Jumlah Halaman | 18 |
| Tgl. Entri | 2024-05-08 10:09:40.954195 |