Artikel Ilmiah : E1A019321 a.n. FATA TSABITUL AZMI
| NIM | E1A019321 |
|---|---|
| Namamhs | FATA TSABITUL AZMI |
| Judul Artikel | WALI ADHAL KARENA ALASAN TIDAK SEKUFU (Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Apn) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Wali dalam hukum Islam merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan. Adanya wali yang tidak mau atau enggan untuk menikahkan anak perempuannya disebut dengan wali adhal. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan dalam hal penolakan atau enggannya wali nasab dikarenakan calon suami pemohon dianggap tidak sekufu dengan pemohon berdasarkan pada Putusan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Apn. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan wali adhal karena alasan tidak sekufu pada Putusan Pengadilan Agama Ampana Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Apn. dan akibat hukum dari dikabulkannya permohonan wali hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Kompilasi Hukum Islam jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk teks naratif dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan seluruh permohonan Pemohon dalam Putusan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Apn. Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim dan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Peneliti sepakat dengan putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun menurut peneliti pada pertimbangan hukum hakim menggunakan Pasal 2 saja karena Pasal 3 kurang tepat jadi pertimbangan oleh hakim. Kemudian menurut peneliti hakim seharusnya menggunakan Peraturan Menteri Agama Tentang Wali hakim terbaru yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim pada Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dibandingkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987. Akibat hukum yang timbul dari dikabulkannya permohonan wali adhal yaitu berpindahnya kewalian dari wali nasab ke wali hakim dan harus dengan adanya putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari’yah sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 23 Ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Peraturan MenteriAgamaNomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Wali in Islamic law is one of the pillars that must be fulfilled in a marriage. The existence of a guardian who is unwilling or reluctant to marry off his daughter is called wali adhal. This research is motivated by problems in the refusal or reluctance of the nasab guardian because the applicant's prospective husband is considered not suited to the applicant from the guardian based on Decision Number 65/Pdt.P/2021/PA.Apn. This study aims to determine how the legal considerations of the judge in granting the application for wali adhal because the reason is not sekufu in the Ampana Religious Court Decision Number 65/Pdt.P/2021/PA.Apn. and the legal consequences of the granting of the judge's guardian application based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage jo. Compilation of Islamic Law jo. Regulation of the Minister of Religious Affairs Number 30 of 2005 concerning Guardian Judges. This research uses a normative juridical approach method with analytical descriptive research specifications. The data source used is secondary data obtained from literature study. The data obtained is presented in the form of narrative text using qualitative normative analysis methods. Based on the data from the research and discussion, it shows that the Panel of Judges has granted all of the Applicant's requests in Decision Number 65/Pdt.P/2021/PA.Apn. Article 2 and Article 3 of Regulation of the Minister of Religious Affairs Number 2 of 1987 concerning Guardian Judges and Article 23 paragraphs (1) and (2) of the Compilation of Islamic Law. The researcher agrees with the decision made by the Panel of Judges, but according to the researcher, in legal considerations the judge used Article 2 only because Article 3 was not appropriate for consideration by the judge. Then according to the researchers, the judge should have used the latest Minister of Religious Affairs Regulation on Guardianship, namely Minister of Religious Affairs Regulation Number 30 of 2005 concerning Guardianship in Article 2 and Article 3 paragraph (1) compared to Minister of Religious Affairs Regulation Number 2 of 1987. The legal consequences arising from the granting of the application for wali adhal are the transfer of guardianship from the nasab guardian to the judge guardian and must be with the decision of the Religious Court or Shari'yah Court in accordance with the provisions of Article 23 Paragraphs 1 and 2 of the Compilation of Islamic Law jo Article 2 Paragraphs 1 and 2 of the Regulation of the Minister of Religion Number 30 of 2005 concerning Guardian Judges. |
| Kata kunci | Wali Adhal, Tidak Sekufu |
| Pembimbing 1 | Haedah Faradz, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Drs. Noor Asyik, M.Ag. |
| Pembimbing 3 | Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D. |
| Tahun | 2024 |
| Jumlah Halaman | 16 |
| Tgl. Entri | 2024-03-12 16:55:19.777765 |