Artikel Ilmiah : E1A020173 a.n. FACHITAH IRCHAMI
| NIM | E1A020173 |
|---|---|
| Namamhs | FACHITAH IRCHAMI |
| Judul Artikel | PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 479/Pdt.P/2023/PA. Skh) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Pembatalan perkawinan terjadi karena tidak terpenuhinya syarat perkawinan. Pemalsuan identitas menjadi salah satu penyebab dapat terjadinya pembatalan perkawinan. Kasus seperti ini terjadi pada Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Putusan Nomor 479/Pdt. P/2023/PA. Skh. Adapun putusan tersebut mengenai pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Termohon I (suami) yang mengaku masih jejaka, namun nyatanya telah memiliki dua orang istri sah. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam megabulkan perkara permohonan pembatalan perkawinan pada Putusan Nomor 479/Pdt P/2023/PA. Skh dan bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan dari kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang kemudian dianalisis secara normatif kualitatif dengan data sekunder yang diproses melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 479/Pdt P/2023/PA. Skh mendasarkan pada Pasal 23 huruf (b) UndangUndang Perkawinan jo 73 huruf b Undang-Undang Perkawinan, Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Perkawinan. Menurut penulis, majelis hakim dapat menambahkan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 23 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 73 huruf a Kompilasi Hukum Islam sebagai pertimbangan hukumnya. Akibat hukum yang ditimbulkan karena pembatalan perkawinan dapat berakibat terhadap hubungan suami istri yang di mana perkawinan yang pernah dilangsungkan diaggap tidak pernah ada sehigga status suami istri kembali seperti semula, kedudukan anak, terhadap kepemilikan harta bersama, dan terhadap pihak ketiga juga berakibat terhadap pembatalan perkawinan. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Marriage annulment is the cancellation of the relationship between husband and wife after the marriage contract has taken place. An annulment of a marriage occurs because the marriage conditions are not fulfilled. Falsification of identity is one of the causes of marriage annulment. A case like this also occurred at the Sukoharjo Religious Court with Decision Number 479/Pdt. P/2023/PA. Skh. The decision concerns the annulment of the marriage due to falsification of identity committed by Respondent I (husband) who claimed to be still a young man, but in fact he had two legal wives. The formulation of the research problem is the basis of the judge's legal considerations in granting a marriage annulment petition in Decision Number 479/Pdt P/2023/PA. Skh and what are the legal consequences of annulment of marriage in this case. This research uses normative juridical research which is then analyzed normatively qualitatively with secondary data processed through literature study. The data source used is secondary data with a data collection method using literature study presented in the form of narrative text with a qualitative normative analysis method. The results of the research can be concluded that the judge's legal considerations in Decision Number 479/Pdt P/2023/PA Skh. The Panel of Judges based it on Article 23 letter (b) of the Marriage Law in conjunction with 73 letter b of the Marriage Law, Article 71 letter a of the Compilation of Islamic Law, and Article 27 paragraph (3) of the Marriage Law. According to the author, the panel of judges can add Article 22 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Article 3 paragraphs (1) and (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Article 9 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Article 23 letter a Law Number 1 of 1974 jo. Article 73 letter a Compilation of Islamic Law as legal consideration. The legal consequences arising from the annulment of a marriage can have an impact on the relationship between husband and wife where the marriage that has taken place is deemed to have never existed so that the status of husband and wife returns to its original state, the position of children, on joint property ownership, and on third parties. |
| Kata kunci | Pembatalan Perkawinan, Pemalsuan Identitas |
| Pembimbing 1 | Haedah Faradz, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Drs. Noor Asyik, M.Ag. |
| Pembimbing 3 | Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D. |
| Tahun | 2024 |
| Jumlah Halaman | 25 |
| Tgl. Entri | 2024-02-05 08:42:09.304477 |