| NIM | E1A020074 |
|---|
| Namamhs | NATHANIA VIOLETA |
|---|
| Judul Artikel | PERLINDUNGAN HUKUM PENYANDANG DISABILITAS DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas) |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum penyandang disabilitas dalam pelayanan administrasi kependudukan dan faktor-faktor yang memengaruhi perlindungan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dan spesifikasi penelitian deskriptif. Metode penentuan informan yang digunakan adalah purposive sampling dengan jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah reduksi data, display, dan kategorisasi data. Data disajikan dalam bentuk teks naratif dan matrik kualitatif, yang dianalisis dengan metode analisis isi dan analisis perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum penyandang disabilitas dalam pelayanan administrasi kependudukan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum preventif berupa program pelayanan jemput bola, pendataan awal jumlah penyandang disabilitas yang bekerjasama dengan instansi terkait, pemberian fasilitas penunjang aksesibilitas, kerjasama dengan desa atau kecamatan untuk pendistribusian dokumen kependudukan yang dilakukan melalui pelayanan jemput bola, dan perlindungan hukum represif berupa adanya lapak aduan dan tindakan menindaklanjuti laporan pengaduan yang berkaitan dengan pendaftaran, pencatatan sipil, dan pendistribusian dokumen kependudukan. Faktor pendukung yang memengaruhi perlindungan hukum penyandang disabilitas dalam pelayanan administrasi kependudukan berupa adanya peraturan mengenai administrasi kependudukan dan penyandang disabilitas sebagai faktor hukum, pelayanan jemput bola, kerjasama dengan desa beserta instansi pendukung sebagai faktor penegak hukum, serta fasilitas penunjang aksesibilitas sebagai faktor fasilitas. Sedangkan faktor penghambat, seperti kondisi alat yang sudah tua dan sistem yang error sebagai faktor fasilitas, tidak adanya monitoring dari pejabat struktural sebagai faktor penegak hukum, dan kebiasaan masyarakat yang mengurus dokumen secara mendadak sebagai faktor budaya, serta sikap individu yang malu dan acuh sebagai faktor masyarakat. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This research aims to determine the form of legal protection of persons with disabilities in population administration services and the factors that influence the legal protection. The research method used is a qualitative method with a juridical sociological approach and descriptive research specifications. The method of determining informants used is purposive sampling with primary data and secondary data. The data processing techniques used are data reduction, display, and data categorization. The data is presented in the form of narrative text and qualitative matrices, which are analyzed by content analysis and comparative analysis methods. The results indicate that the form of legal protection of persons with disabilities in population administration services is categorized into 2 (two), which are preventive legal protection in the form of a ball pick-up service program, preliminary data collection on the number of persons with disabilities that collaborate with related agencies, accessibility support facilities, collaborate with villages or sub-districts for the distribution of population documents carried out through ball pick-up services, and repressive legal protection is in the form of a complaint report and follow-up action on complaint reports related to registration, civil registration, and distribution of population documents. Supporting factors that affect the legal protection of persons with disabilities in population administration services are the rules regarding population administration and persons with disabilities as legal factors, ball pick-up services, collaboration with villages and supporting agencies as law enforcement factors, and accessibility support facilities as facility factors. While the inhibiting factors, such as the condition of old equipment and error systems as facility factors, the lack of monitoring from structural officials as law enforcement factors, and the habit of people who take care of documents suddenly as cultural factors, as well as the attitude of individuals who are ashamed and indifferent as community factors. |
|---|
| Kata kunci | Perlindungan Hukum, Penyandang Disabilitas, Pelayanan, Administrasi Kependudukan |
|---|
| Pembimbing 1 | Nayla Alawiya, S.H.,M.H. |
|---|
| Pembimbing 2 | Nurani Ajeng Tri Utami, S.H.,M.H. |
|---|
| Pembimbing 3 | Alef Musyahadah Rahmah, S.H.,M.H. |
|---|
| Tahun | 2024 |
|---|
| Jumlah Halaman | 15 |
|---|
| Tgl. Entri | 2024-02-01 10:35:24.296491 |
|---|