Artikel Ilmiah : E1A019229 a.n. EZRIAN RIZALDI
| NIM | E1A019229 |
|---|---|
| Namamhs | EZRIAN RIZALDI |
| Judul Artikel | ANALISIS YURIDIS STATUS CALON KEPALA DAERAH YANG DIPUTUS SEBAGAI TERPIDANA SETELAH PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUPXIX/2021) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | ABSTRAK Pada umumnya pemilihan umum harus mengedepankan prinsip jujur dan adil sehingga pemilihan umum harus memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas. Salah satunya pengaturan mengenai syarat calon kepala daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur tentang syarat administratif yang harus dipenuhi bagi seseorang yang ingin menjadi calon kepala daerah. Pada praktiknya, pelaksanaan mekanisme penyelenggaraan pemilihan umum selalu diperbaiki dari sisi aturan hukum berupa Undang-Undang hingga PKPU namun hal ini tidak bisa menjadi jaminan tidak adanya penyimpangan yang terjadi selama pemilu dan pada akhirnya terjadi pengajuan perkara ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu penyimpangan yang terjadi adalah pemilukada Kabupaten Yalimo. Erdi Dabi sebagai calon kepala daerah diduga telah melakukan pelanggaran syarat adminitratif karena dengan sengaja mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk alkohol sehingga menimbulkan kecelakaan yang memakan korban jiwa sehingga harus didiskualifikasi. Disisi lain, Erdi Dabi membantah dengan alasan bahwa ia berstatus terpidana setelah pemungutan suara dan berdasarkan Pasal 90 ayat (1) huruf b PKPU Nomor 1 Tahun 2020 menjelaskan bahwa syarat adminitratif berlaku sampai tahapan pemungutan suara. pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa syarat administratif harus tetap melekat kepada calon kepala daerah hingga dilantik menjadi kepala daerah sehingga Erdi Dabi harus didiskualifikasi dari pemilukada Kabupaten Yalimo. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | ABSTRACT In general, general elections must prioritize honest and fair principles so that general elections must have a strong and clear legal basis. One of them is the regulation regarding the requirements for regional head candidates, Law Number 10 of 2016 regulates the administrative requirements that must be met for someone who wants to become a candidate for regional head. In practice, the implementation of the mechanism for organizing general elections has always been improved in terms of legal rules in the form of Laws and PKPU, but this cannot be a guarantee that there are no irregularities that occur during elections and ultimately end up in the Constitutional Court. One of the irregularities that occurred was the Yalimo Regent election. Erdi Dabi as a candidate for regional head is alleged to have violated the administrative requirements because he deliberately drove a vehicle while intoxicated with alcohol, causing an accident that claimed fatalities so that it must be disqualified. On the other hand, Erdi Dabi denied on the grounds that he was convicted after the voting and based on Article 90 paragraph (1) letter b PKPU Number 1 of 2020 explains that administrative requirements apply until the voting stage. The legal considerations of the Constitutional Court judges stated that administrative requirements must remain attached to candidates for regional heads until they are inaugurated as regional heads so that Erdi Dabi must be disqualified from the Yalimo Regency election. |
| Kata kunci | Calon Kepala Daerah, Status Terpidana, Syarat Administratif, Mahkamah Konstitusi |
| Pembimbing 1 | Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 2 | Dr. Riris Ardhanariswari, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Manunggal Kusuma Wardaya, S.H., LL.M., Ph.D. |
| Tahun | 2024 |
| Jumlah Halaman | 20 |
| Tgl. Entri | 2024-01-24 13:48:25.442566 |