| NIM | F1B019029 |
|---|
| Namamhs | MUHAMMAD IZZUL HAQ |
|---|
| Judul Artikel | Analisis Pemangku Kepentingan dalam Formulasi Kebijakan RUU Pengawasan Obat dan Makanan |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini berjudul Analisis Pemangku Kepentingan dalam Formulasi Kebijakan RUU Pengawasan Obat dan Makanan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus pelanggaran terhadap obat, kosmetik dan makanan yang beredar di masyarakat. Rancangan Undang-undang Pengawasan Obat dan Makanan (RUU POM) kemudian diusulkan melalui DPR RI untuk memberikan wewenang dan hak serta memperkuat dasar hukum BPOM dalam bertindak. Namun sampai saat ini, RUU POM belum disahkan oleh DPR RI. Peran para pemangku kepentingan yang berbeda diduga menjadi penyebab lamanya pembahasan RUU POM sampai saat ini. Penelitian ini menggunakan konsep identifikasi peran pemangku kepentingan melalui peran regulator, koordinator, fasilitator, implementer, dan akselerator. Selain peranannya, pemangku kepentingan juga dilihat posisinya berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingannya ke dalam key players, context setters, subjects, dan crowds. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian telah mengidentifikasi peran pemangku kepentingan yakni DPR RI berperan sebagai regulator. Kemenkes RI, PB IDI, PP IAI, dan YLKI berperan sebagai koordinator. BPOM RI dan MAKPI berperan sebagai fasilitator. BPOM RI dan GAPMMI berperan sebagai implementor. Hasil penelitian juga telah memetakan posisi pemangku kepentingan yang menempatkan DPR RI, Kemenkes RI, dan BPOM RI sebagai key players. PB IDI, PP IAI, dan YLKI sebagai context setter. GAPMMI sebagai subjects. MAKPI sebagai crowds. Hasil penelitian juga menemukan adanya konflik kepentingan antara Kemenkes RI dengan BPOM RI dalam perumusan RUU POM. Hasil penelitian lainnya juga mendapatkan pandangan terkait adanya proses lobi yang terjadi dalam perumusan kebijakan publik di parlemen. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The title of the research is Stakeholder Analysis in the Policy Formulation of the Food and Drug Supervision Bill. This research is undermined by numerous cases of violations of medicines, cosmetics and food circulating in the community. The draft Drug and Food Surveillance Act (POM) was subsequently proposed through the RI Parliament to give authority and rights and strengthen the BPOM's legal basis in action. However, until now, the POM bill has not been approved by the DPR RI. The role of different stakeholders is supposed to be the cause of the long-standing discussion of POM Bills to this day. This research uses the concept of identifying stakeholder roles through the roles of regulator, coordinator, facilitator, implementator, and accelerator. In addition to his role, my stakeholders also viewed his position based on his level of influence and interest in key players, context setters, subjects, and crowds. The results of the research have identified the role of stakeholders, namely the DPR RI as a regulator. The Indonesian Ministry of Health, PB IDI, PP IAI, and YLKI act as coordinators. BPOM RI and MAKPI act as facilitators. BPOM RI and GAPMMI act as implementers. The results of the study have also mapped the position of stakeholders that place DPR RI, Kemenkes RI, and BPOM RI as key players. PB IDI, PP IAI, and YLKI as context setters. GAPMMI as subjects. MAKPI as crowds. The results of the research also found that there was a conflict of interest between Kemenkes RI and BPOM RI in the formulation of the POM bill. Other research results also obtained insights related to the lobbying process that occurs in the public policy formulation in parliament. |
|---|
| Kata kunci | formulasi kebijakan, pemangku kepentingan, RUU POM, BPOM |
|---|
| Pembimbing 1 | Prof. Dr. Dwiyanto Indiahono, M.Si. |
|---|
| Pembimbing 2 | Dra. Lilis Sri Sulistiani, M.M. |
|---|
| Pembimbing 3 | |
|---|
| Tahun | 2023 |
|---|
| Jumlah Halaman | 17 |
|---|
| Tgl. Entri | 2023-12-13 17:33:23.604602 |
|---|