Artikel Ilmiah : E1A018269 a.n. PUSPA WAHYUNINGRUM
| NIM | E1A018269 |
|---|---|
| Namamhs | PUSPA WAHYUNINGRUM |
| Judul Artikel | MEKANISME PENEGAKAN HUKUM HUMANITER PADA KASUS PERUSAKAN TEMPAT IBADAH DAN BANGUNAN BERSEJARAH MELALUI INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (Studi tentang Kasus Al Mahdi di Timbuktu, Mali, 2012) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Pada konflik bersenjata, tempat ibadah dan bangunan bersejarah mendapat perlindungan dari Hukum Humaniter Internasional karena perusakan atas benda tersebut sama halnya dengan perusakan atas warisan umat manusia. Salah satu kasus yang terjadi dan telah diadili oleh International Criminal Cport adalah kasus Al-Mahdi di Tumbuktu. Pada Januari 2012, konflik bersenjata telah terjadi di wilayah Mali dan menyebabkan berbagai kelompok bersenjata mengambil kendali atas bagian utara negara tersebut. Sepuluh situs paling penting dan terkenal di Timbuktu diserang dan dihancurkan oleh Ahmad Al Faqi Al Mahdi dan individu-individu lainnya yang mengikuti rencana bersama (common plan) yang sama pada 30 Juni 2012 sampai 11 Juli 2012. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan mengenai perlindungan tempat ibadah dan bangunan bersejarah menurut hukum internasional dan mekanisme penegakan hukum humaniter oleh International Criminal Court (ICC) dalam kasus perusakan tempat ibadah dan bangunan bersejarah oleh Al Mahdi di Timbuktu pada 2012. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif, dengan sumber data sekunder, dan analisis data dilakukan secara deskrtiptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa Pengaturan perlindungan benda budaya diatur dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 13, dan Pasal 25 Statuta Roma 1998, Pasal 19 dan 28 Konvensi Den Haag 1954, Pasal 52 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977, serta Pasal 4 dan 5 Konvensi UNESCO 1973. Upaya pertanggungjawaban yang dapat dilakukan dalam menindak kejahatan perusakan benda budaya dapat dilakukan melalui ICC. Mekanisme peradilan di ICC dalam kasus-kasus perusakan tempat ibadah dan bangunan bersejarah oleh Al Mahdi dimulai dari adanya laporan mengenai terjadinya kejahatan perang yang diatur dalam Pasal 13 Statuta Roma. Setelah ada laporan maka dilakukan penyelidikan oleh jaksa yang akan menyelidiki apakah kejahatan tersebut masuk dalam yurisdiksinya atau tidak, apabila kejahatan tersebut masuk dalam yurisdiksinya maka jaksa dapat menuntut terdakwa ke depan pengadilan International Criminal Court. Al-Mahdi kemudian didakwa dengan Pasal 25 ayat (3) (a), Pasal 25 ayat (3) (b), Pasal 25 ayat (3) (d) Statuta Roma 1998 oleh Majelis dan dijatuhi hukuman sembilan tahun penjara serta bertanggung jawab atas biaya reparasi individu dan kolektif sebesar 2,7 juta Euro bagi komunitas Timbuktu. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | In time of armed conflicts, places of worship and historical buildings are afforded protection under International Humanitarian Law because their destruction is tantamount to the destruction of human heritage. One of the cases that has occurred and been tried by the International Criminal Court (ICC) is the Al-Mahdi case in Timbuktu. In January 2012, an armed conflict took place in the Mali region, leading to various armed groups taking control of the northern part of the country. Ten of the most important and renowned sites in Timbuktu were attacked and destroyed by Ahmad Al Faqi Al Mahdi and other individuals who were part of a common plan from June 30, 2012, to July 11, 2012. This research aims to explore the regulations regarding the protection of places of worship and historical buildings under international law and the mechanisms for enforcing humanitarian law by the International Criminal Court (ICC) in cases of the destruction of places of worship and historical buildings by Al Mahdi in Timbuktu in 2012. The research employs a normative juridical approach, with a descriptive research specification, utilizing secondary data sources, and conducting qualitative descriptive data analysis. Based on the research findings and discussion, it is understood that the regulation of cultural property protection is governed by Article 6, Article 8, Article 13, and Article 25 of the Rome Statute of 1998, Article 19 and 28 of the 1954 Hague Convention, Article 52 of Additional Protocol I to the 1977 Geneva Convention, as well as Article 4 and 5 of the 1973 UNESCO Convention. Accountability efforts for crimes against cultural property can be pursued through the ICC. The ICC's judicial mechanism in cases of destruction of places of worship and historical buildings by Al Mahdi begins with the report of the commission of war crimes, as stipulated in Article 13 of the Rome Statute. After receiving the report, an investigation is conducted by the prosecutor to determine whether the crime falls within the court's jurisdiction. If it does, the prosecutor can bring the accused before the International Criminal Court. Al-Mahdi was subsequently charged under Article 25 (3) (a), Article 25 (3) (b), and Article 25 (3) (d) of the Rome Statute of 1998 by the Chamber and was sentenced to nine years in prison. He was also held responsible for individual and collective reparation costs amounting to 2.7 million euros for the Timbuktu community. |
| Kata kunci | mekanisme, penegakan hukum, International Criminal Court |
| Pembimbing 1 | Dr. Noer Indriati, S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 2 | Dr. Aryuni Yuliantiningsih, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Wismaningsih, S.H., M.H. |
| Tahun | 2023 |
| Jumlah Halaman | 12 |
| Tgl. Entri | 2023-11-27 11:31:33.399699 |