Artikel Ilmiah : E1A019148 a.n. SEBASTIANO BAPTISTA GENTARIYU PUTRA
| NIM | E1A019148 |
|---|---|
| Namamhs | SEBASTIANO BAPTISTA GENTARIYU PUTRA |
| Judul Artikel | TINJAUAN YURIDIS TERKAIT SIKAP DIAM PEJABAT ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DALAM PERMOHONAN PENERBITAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH (STUDI PUTUSAN NOMOR : 8/P/FP/2021/PTUN.PBR) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Pemerintah dalam upaya optimalisasi layanan publik dan penerapan prinsip good governance, mengeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang memperluas kewenangan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara salah satunya kewenangan memutus permohonan fiktif positif. Untuk memberikan keputusan yang konkret terhadap permohonan yang sifatnya fiktif, Mahkamah Agung megeluarkan PERMA Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan. Peraturan Perundang-Undangan tersebut menjadi landasan bagi Hakim dalam menyelesaikan perkara fiktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan kriteria permohonan keputusan fiktif positif dalam perkara a quo dan mengetahui pertimbangan hukum hakim terkait sikap diam pejabat administrasi pemerintahan pada putusan Nomor : 8/P/FP/2021/PTUN.PBR. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum yang diperoleh disajikan dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permohonan keputusan fiktif positif dalam perkara a quo tidak terpenuhi dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara melalui aspek kewenangan pengadilan, aspek kedudukan hukum pemohon, dan aspek pokok permohonan tidak tepat. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The government, in its effort to optimize public services and uphold the principles of good governance, issued Law Number 30 of 2014 on Government Administration, which expands the authority to resolve disputes related to State Administration procedures, including the authority to decide on fictitious positive requests. To provide concrete decisions on requests of a fictitious nature, the Supreme Court issued Regulation Number 8 of 2017 concerning Procedural Guidelines for Obtaining Decisions on the Acceptance of Requests to Obtain Decisions and/or Actions of Government Bodies or Officials. This legal regulation serves as the foundation for judges in handling fictitious cases. This research aims to determine the fulfillment of criteria for positive fictitious decision requests in the case at hand and understand the legal considerations of the judge regarding the silent stance of state administrative officials in Decision Number: 8/P/FP/2021/PTUN.PBR. This study uses a normative juridical approach with descriptive analytical specifications. The legal materials used come from primary, secondary, and tertiary sources. Legal materials obtained are presented through qualitative analysis methods. The results of this study indicate that the request for a positive fictitious decision in the case at hand is not fulfilled, and the legal considerations of the judge in deciding the case through the aspects of court jurisdiction, the legal status of the applicant, and the substantive aspects of the request are not accurate. |
| Kata kunci | Kewenangan ; Fiktif Positif ; Pertimbangan Hakim |
| Pembimbing 1 | Dr. Siti Kunarti, S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 2 | Weda Kupita, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Dr. Kartono, S.H., M.H. |
| Tahun | 2023 |
| Jumlah Halaman | 20 |
| Tgl. Entri | 2023-11-21 08:47:16.396418 |