Artikel Ilmiah : E1A009022 a.n. NUNI SILVANA
| NIM | E1A009022 |
|---|---|
| Namamhs | NUNI SILVANA |
| Judul Artikel | Keterwakilan Perempuan dalam Kepengurusan Partai Politik dan Pencalonan Legislatif |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Gerakan perempuan di Indonesia tidak dapat dipungkiri adalah karena pengaruh dari gerakan perempuan internasional. Puncak dari gerakan emansipasi ini adalah dengan diratifikasinya Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women (CEDAW) atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Hak-hak politik juga merupakan bagian dari perjuangan perempuan Indonesia. Dalam hal partisipasi politik, perempuan telah diberi kuota tersendiri baik dalam kepengurusan partai politik maupun pencalonan legislatif yaitu sebesar 30%. Hanya saja ternyata pengaturan ini masih dirasa setengah hati karena tidak ada sanksi yang tegas bagi partai politik yang tidak menjalankan perintah undang-undang tersebut. Dari aspek sosiologis sendiri juga masih menyimpan permasalahan yang berarti, mulai dari minat perempuan yang masih minim dalam ranah politik maupun permasalahan bias gender yang dialami perempuan utamanya perempuan Indonesia dewasa ini. Kebijakan pemilu yang sedemikian rupa dilakukan untuk menguatkan kebijakan affirmasi rupanya juga belum membuahkan hasil yang maksimal apabila dilihat dari aspek kuantitas perempuan yang duduk di legislatif. Permasalahan ini juga belum mencakup aspek kualitas dari perempuan yang duduk di legislatif. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The women's movement in Indonesia can not be denied is due to the influence of the international women's movement. The highlight of the emancipation movement was the ratification of Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) or the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women into Law No. 7 of 1984. Political rights are also part of the struggle of women in Indonesia. In terms of political participation, women have been given a separate quota both in the management of political parties and nomination of the legislature that is equal to 30%. It just turned out this setting still feels half-hearted because there is no strict sanctions for political parties that do not run the command of the law. From the sociological aspect alone still had significant problems, ranging from lack of interest in women who are still in the realm of politics and gender bias issues that women experience primarily women in Indonesia today. Election policy conducted in such a way to strengthen affirmations policy apparently has not yielded maximum results when viewed from the aspect of quantity of women serving in the legislature. This problem also does not include quality aspects of women sitting in the legislature. |
| Kata kunci | gender, partai politik, pemilu |
| Pembimbing 1 | Satrio Saptohadi, SH, MH |
| Pembimbing 2 | Tenang Haryanto, SH, MH |
| Pembimbing 3 | H.A Komari, SH, M.Hum |
| Tahun | 2013 |
| Jumlah Halaman | 13 |
| Tgl. Entri | (belum diset) |