| NIM | E1A019079 |
|---|
| Namamhs | MUHAMMAD IHSAN RAMADHAN |
|---|
| Judul Artikel | PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI HAK ATAS TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING (Studi Putusan Nomor 1290 K/Pdt/2022) |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Hukum Agraria di Indonesia mengenal asas nasionalitas, dimana hanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Namun, kenyataannya terdapat praktik penyelundupan hukum yang dilakukan Warga Negara Asing (WNA) agar dapat membeli dan memiliki tanah dengan melibatkan WNI yakni dengan perjanjian pinjam nama. Penelitian ini bertujuan menganalisa unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam transaksi jual beli hak atas tanah oleh WNA dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1290 K/Pdt/2022 dan akibat hukum terhadap transaksi jual beli hak atas tanah oleh WNA dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1290 K/Pdt/2022. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Sumber data dalam penilitian bersumber dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan metode analitis data bersifat kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh hasil penelitian bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam transaksi jual beli hak atas tanah oleh WNA adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku yakni Tergugat I yang dibantu dengan Tergugat II telah mengadakan perjanjian pinjam nama dengan Penggugat untuk mengelabui aturan hukum bertentangan dengan Pasal 21 Ayat (1) UUPA, khusus untuk tergugat II sebagai Notaris/PPAT bertentangan dengan Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982 tentang Larangan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah dan Pasal 39 Ayat (1) huruf d PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selanjutnya, Akibat hukum transaksi jual beli hak atas tanah oleh WNA adalah Penggugat ditetapkan sebagai pemilik berdasarkan sertifikat, Perjanjian pinjam nama batal demi hukum namun tidak membatalkan AJB dan SHM, diserahkannya tanah objek sengketa oleh Tergugat I dalam keadaan kosong kepada Penggugat. Notaris/PPAT yang membuatkan akta nominee berupa surat pernyataan dan kuasa mutlak dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis sampai dengan pemberhentian dari jabatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Ayat (1) PP Pendaftaran Tanah. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Agrarian Law in Indonesia recognizes the principle of nationality, where only Indonesian citizens can have property rights to land. However, in reality there are legal smuggling practices carried out by foreign citizens in order to buy and own land by involving Indonesian citizens, namely by nominee agreement. This research aims to analyze the elements of unlawful acts in the sale and purchase of land rights by foreigners in Supreme Court Decision Number 1290 K/Pdt/2022 and the legal consequences of the sale and purchase of land rights by foreigners in Supreme Court Decision Number 1290 K/Pdt/2022. The research method used in this research is a juridical-normative approach with prescriptive research specifications. The source of data in the research comes from secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials with qualitative data analytical methods. Based on the results of research and discussion, the research results show that the elements of unlawful acts in the sale and purchase of land rights by foreigners are contrary to the legal obligations of the perpetrator, namely Defendant I, who was assisted by Defendant II, had entered into a nominee agreement with the Plaintiff to circumvent the rule of law contrary to Article 21 Paragraph (1) of the UUPA, specifically for Defendant II as a Notary/PPAT contrary to Minister of Home Affairs Instruction No. 14 of 1982 concerning the Prohibition of Absolute Power of Attorney as a Transfer of Land Rights and Article 39 Paragraph (1) letter d of PP No. 24 of 1997 concerning Land Registration. Furthermore, the legal consequences of the sale and purchase transaction of land rights by foreigners are that the Plaintiff is determined as the owner based on the certificate, the name loan agreement is null and void but does not cancel the AJB and SHM, the delivery of the disputed object land by Defendant I in an empty condition to the Plaintiff. Notary/PPAT who makes nominee deeds in the form of a statement letter and absolute power of attorney may be subject to sanctions in the form of a written warning up to dismissal from office as stipulated in Article 62 Paragraph (1) of the Land Registration Regulation. |
|---|
| Kata kunci | Perbuatan Melawan Hukum, Akibat Hukum, Perjanjian Pinjam Nama |
|---|
| Pembimbing 1 | Dr. Sulistyandari, S.H., M.Hum. |
|---|
| Pembimbing 2 | Nur Wakhid, S.H., M.H. |
|---|
| Pembimbing 3 | Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D. |
|---|
| Tahun | 2023 |
|---|
| Jumlah Halaman | 20 |
|---|
| Tgl. Entri | 2023-10-18 06:46:30.363318 |
|---|