Artikel Ilmiah : E1B019005 a.n. FARHAN RAMADHITA
| NIM | E1B019005 |
|---|---|
| Namamhs | FARHAN RAMADHITA |
| Judul Artikel | LEGAL REVIEW OF DEFAULT IN A BORROWING AND LENDING AGREEMENT WITH HOUSE AND LAND PROVIDED AS DEBT SETTLEMENT (Case Study of Case Number 7/Pdt.G/2022/PN PWT) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini dilaksanakan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 7/Pdt.G/2022/PN. Pwt mengenai tinjauan hukum wanprestasi atas perjanjian pinjam meminjam dengan memberikan rumah dan tanah sebagai pembayaran pelunasan hutang. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis akibat hukum terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam dan pertimbangan hukum hakim tehadap pembayaran hutang dengan memberikan rumah dan tanah sebagai pembayaran pelunasan hutang pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 7/Pdt.G/2022/PN. Pwt. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan, data yang diperoleh disajikan dengan teks naratif, dan metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa pertama, akibat hukum terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam antara Penggugat dan Tergugat adalah pemenuhan atau pelaksanaan perjanjian kepada Penguggat berupa pembayaran hutang secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 417.000.000,- (empat ratus tujuh belas juta rupiah) dan penyerahan Sertifikat Hak Milik No 03493 kepada Penggugat. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 1267 KUH Perdata. Selain itu Tergugat juga dibebani dengan biaya perkara sejumlah Rp. 1.433.500,00 (satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sebagaimana tercantum dalam Pasal 181 HIR. Kedua, diperoleh hasil penelitian bahwa pertimbangan hakim terhadap memberikan rumah dan tanah sebagai pembayaran pelunasan hutang adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana dalam asas kebebasan berkontrak. Majelis hakim dalam pertimbangannya menetapkan rumah dengan Sertifikat Hak Milik No: 03493 adalah jaminan pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat sepanjang dimaknai rumah (tanah dan bangunan) tersebut telah diroya dari hak tanggungan sebelumnya. Selanjutnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 401K/Sip/1972 Sertifikat Hak Milik No: 03493 tersebut harus dilelang setelah dijadikan jaminan pelunasan hutang oleh Penggugat. Penggugat nantinya dapat memohonkan kepada Majelis Hakim pelaksanaan sita jaminan (Conservatoir Beslag) pada Sertifikat Hak Milik Nomor: 03493 yang dapat diajukan secara terpisah dari pokok perkara dan selanjutnya akan dilakukan pelelangan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor: 03493 tersebut. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This study was conducted on the Judgment of the District Court Number 7/Pdt.G/2022/PN. Pwt regarding the legal review of default in a loan agreement involving the provision of a house and land as payment for debt settlement. The purpose of this research is to analyze the legal consequences of default in a loan agreement and the legal considerations of the judge regarding debt repayment by providing a house and land as payment for debt settlement in the Judgment of the District Court Number 7/Pdt.G/2022/PN. Pwt. The method used in this research is normative juridical with a descriptive analytical research specification. The data sources used are secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection method was carried out through literature study, and the obtained data are presented in narrative text. The data analysis method used is qualitative normative method. Based on the research findings and discussions, it is shown that, first, the legal consequence of the occurrence of default in the loan agreement between the Plaintiff and the Defendant is the fulfillment or execution of the agreement by the Defendant in the form of an immediate and full payment of the debt to the Plaintiff in the amount of Rp. 417,000,000 (four hundred seventeen million rupiahs) and the transfer of Certificate of Ownership No. 03493 to the Plaintiff. This is in accordance with Article 1267 of the Indonesian Civil Code. In addition, the Defendant is also burdened with litigation costs amounting to Rp. 1,433,500.00 (one million four hundred thirty-three thousand five hundred rupiahs) as stipulated in Article 181 of the HIR. Second, the research results show that the judge's consideration in awarding a house and land as a means of debt repayment is valid and not in violation of the law, in accordance with the principle of freedom of contract. The panel of judges, in their deliberation, determined that the house with Certificate of Ownership No: 03493 is a valid collateral for the repayment of the Defendant's debt to the Plaintiff as long as the house (land and building) has been released from its previous encumbrance. Furthermore, the Panel of Judges also took into account, in line with Supreme Court Jurisprudence No. 401K/Sip/1972, that Certificate of Ownership Number: 03493 must be auctioned after being used as collateral for the repayment of the Plaintiff's debt. As a result, the Plaintiff may request from the Panel of Judges the execution of the seizure of collateral (Conservatoir Beslag) on Certificate of Ownership Number: 03493. This request can be made separately from the main case, and subsequently, Certificate of Ownership Number: 03493 will be auctioned. |
| Kata kunci | Borrowing and Lending, Default, Guarante, Building, Settlement |
| Pembimbing 1 | Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D. |
| Pembimbing 2 | Nur Wakhid, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Dr. Sulistyandari, S.H., M. Hum. |
| Tahun | 2023 |
| Jumlah Halaman | 15 |
| Tgl. Entri | 2023-10-15 19:13:25.326965 |