| NIM | E1A019247 |
|---|
| Namamhs | HAFIZH ALFANSYAH BAEHAQIE |
|---|
| Judul Artikel | IMPLIKASI PUTUSAN HAKIM YANG KELUAR DARI SURAT DAKWAAN PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA(Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan No.169/Pid.Sus/2021/PN.Lht) |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia menunjukkan tren yang meningkat, dan sudah sangat mengkhawatirkan serta membahayakan nyawa manusia, masyarakat dan bangsa. Oleh karena hal tersebut, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk memberikan aturan serta pedoman mengenai narkotika dan juga terhadap penyalahguna narkotika. Undang-Undang menjadi landasan bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penyalahguna narkotika. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang keluar dari surat dakwaan pada tindak pidana narkotika dan untuk mengetahui implikasi dari putusan yang keluar dari surat dakwaan pada tindak pidana narkotika pada Putusan Pengadilan Lahat Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Lht. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi preskriptif analitis, sumber data yang digunakan data sekunder, data yang diperoleh disajikan dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memutus berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2015. Ini menjadikan hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana umum khusus, karena terpenuhinya unsur Pasal 127 UU Narkotika, walaupun terdakwa didakwa Pasal 114 atau Pasal 112 UU Narkotika. Implikasi dari putusan ini menunjukan bahwa hakim bersifat bebas dan independen dalam memutuskan suatu perkara, berdasarkan prinsip kebebasan hakim. Selain itu, implikasi dari putusan ini menunjukkan adanya disharmoni dan ketidakpastian hukum antara UU Narkotika dengan ketentuan SEMA No.3 Tahun 2015. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The problem of narcotics abuse and illicit trafficking in Indonesia shows an increasing trend, and is already very worrying and endangering human life, society and the nation. Because of this, the Government issued Law No.35 of 2009 concerning Narcotics to provide rules and guidelines regarding narcotics and also against drug abusers. The law is the basis for judges in handing down decisions against narcotics abusers. The purpose of this study is to find out the judge's consideration in making a decision that comes out of the indictment in a narcotics crime and to find out the implications of a decision that comes out of the indictment in a narcotics crime in Lahat Court Decision Number 169/Pid.Sus/2021/PN Lht. This research uses a normative juridical approach method, with analytical prescriptive specifications, the data source used is secondary data, the data obtained is presented using a qualitative analysis method. The results showed that in handing down a verdict on a narcotics crime, if in the indictment the public prosecutor charged Article 114 or 112 of the Narcotics Law, but it was proven during the trial that the defendant violated the elements of Article 127 of the Narcotics Law, then based on SEMA No.3 of 2015 the judge can decide based on Article 112 or 114 of the Narcotics Law but can deviate from the special minimum criminal provisions by providing sufficient consideration. Therefore, the existence of SEMA No.3 of 2015 creates confusion and legal uncertainty because it contradicts Law No.35 of 2009.
|
|---|
| Kata kunci | Narkotika, Putusan Hakim, Independensi Hakim |
|---|
| Pembimbing 1 | Prof.Dr.Hibnu Nugroho, S.H., M.Hum. |
|---|
| Pembimbing 2 | Drs.Antonius Sidik Maryono, S.H., M.S. |
|---|
| Pembimbing 3 | Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, S.H., M.H. |
|---|
| Tahun | 2023 |
|---|
| Jumlah Halaman | 29 |
|---|
| Tgl. Entri | 2023-10-04 18:35:01.075453 |
|---|