| NIM | F1B019003 |
| Namamhs | ALLDILA HOIRUL ASSANI |
| Judul Artikel | Penerapan Good Urban Governance dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan Purwokerto |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini berjudul Penerapan Good Urban Governance dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan Purwokerto. Berdasarkan amanat yang diberikan oleh Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang untuk dapat menyediakan RTH sebanyak 30 persen terdiri dari 20 persen RTH Publik dan 10 persen RTH Privat. Presentase RTH di Kawasan Perkotaan Purwokerto pada tahun 2022 hanya 10,46 persen dan kurang 9,74 persen. Hal ini dikarenakan adanya permasalahan pada tata kelola yakni berkaitan dengan ketidaksesuaian RDTRK Purwokerto terhadap aturan pemerintah Pusat dan minimnya keterlibatan pemerintah dengan pihak lain sehingga kesulitan dalam menyediakan RTH. Penelitian ini menggunakan konsep good urban governance yang dikemukakan oleh UN Habitat (2004) dengan menggunakan 6 prinsip yaitu keberlanjutan, subsidiaritas, keterlibatan pihak, efisiensi, keadilan, akuntabilitas dan transparansi. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan good urban governance dalam pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) masih dinilai kurang baik yaitu pada prinsip keberlanjutan, keterlibatan dan akuntabilitas. Hal tersebut dikarenakan adanya permasalahan krusial yaitu ketidaksesuaian pedoman, tidak ada CSR yang terlibat, minimnya ketersediaan lahan, anggaran yang sedikit, serta political will Kepala Daerah dan Pemerintah Daerah membuat Pemerintah Daerah masih kesulitan untuk menyediakan RTH Publik Sementara itu, RTH Privat juga terjadi kegagalan yakni tidak adanya pengawasan ketat dari pemerintah daerah kepada pihak developer, sehingga masih adanya pelanggaran. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This research is entitled Application of Good Urban Governance in the Development of Green Open Space (GOS) in Purwokerto Urban Area. Based on the mandate given by the Government in Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning to be able to provide 30 percent green space consisting of 20 percent public green space and 10 percent private green space. The percentage of green space in Purwokerto Urban Area in 2022 is only 10.46 percent and 9.74 percent less. This is due to problems in governance, namely related to the incompatibility of the Purwokerto RDTRK with Central government regulations and the lack of government involvement with other parties, making it difficult to provide RTH. This research uses the concept of good urban governance proposed by UN Habitat (2004) using 6 principles namely sustainability, subsidiarity, party involvement, efficiency, justice, accountability and transparency. The method used is descriptive qualitative. The results of this study indicate that the application of good urban governance in the development of GOS is still considered poor, namely in the principles of sustainability, involvement and accountability. The method used is descriptive qualitative. The results of this study indicate that the application of good urban governance in the development of GOS is still considered unfavorable, namely on the principles of sustainability, involvement and accountability. This is because there are crucial problems, namely the incompatibility of guidelines, no CSR involved, the lack of land availability, a small budget, and the political will of the Regional Head and Regional Government, making it difficult for the Regional Government to provide Public GOS Meanwhile, Private GOS also failed, namely the absence of strict supervision from the local government to the developer, so that there are still violations. |
| Kata kunci | Good Urban Governance, Kawasan Perkotaan, Ruang Terbuka Hijau |
| Pembimbing 1 | Prof. Dr. Paulus Israwan Setyoko, M.S. |
| Pembimbing 2 | Prof. Dr. Slamet Rosyadi, M.Si. |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2023 |
| Jumlah Halaman | 20 |
| Tgl. Entri | 2023-09-27 16:30:05.714374 |
|---|