Artikel Ilmiah : E1E006044 a.n. ARIESTI SUMARTINA
| NIM | E1E006044 |
|---|---|
| Namamhs | ARIESTI SUMARTINA |
| Judul Artikel | SYARAT ADANYA PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SEBAGAI KONSEKWENSI KETERLAMBATAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN (Tinjauan Yuridis Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminstrasi Kependudukan) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Skripsi ini berjudul “SYARAT ADANYA PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SEBAGAI KONSEKWENSI KETERLAMBATAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN (Tinjauan Yuridis Pasal 32 ayat (2) Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi penetapan pengadilan negeri sebagai konsekwensi keterlambatan pembuatan akta kelahiran. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : “Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran”. Keterlambatan mengenai pelaporan tersebut lebih lanjut diatur dalam pasal 32 Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan syarat tambahan yaitu persetujuan kepala instansi setempat dan penetapan pengadilan negeri. Lebih lanjut dalam pasal 32 ayat (2) menyatakan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Oleh karenanya hanya pengadilan negeri saja yang mempunyai kewenangan menyatakan bahwa peristiwa kelahiran seseorang adalah benar terlambat. Sehingga fungsi penetapan pengadilan negeri tentang kelahiran terlambat adalah sebagai syarat mutlak dalam pembuatan akte kelahiran, karena tanpa penetapan pengadilan negeri akta kelahiran tidak akan diterbitkan. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This thesis is entitled "THE TERMS OF COURT DETERMINATION AS A CONSEQUENCE OF DELAYS IN BIRTH (Judicial review of Article 32 paragraph (2) of Law No. 23 Year 2006 on Population Administration)". This study aims to determine the function of the court determination as a consequence of delays in the birth certificate. Article 27 paragraph (1) of Law No. 23 Year 2006 on Population Administration states: "Every birth should be reported by residents to the Implementing Agency at the scene of the birth of at least 60 (sixty) days after the birth." Delays in the reporting further regulated in Article 32 of Law No. 23 Year 2006 on Population Administration stating additional requirements which are the local agency head approval and determination of the district court. Furthermore, in Article 32 paragraph (2) states that Birth registration over 1 (one) year conducted by state court determination. Therefore, only the courts have the authority to state that the birth of a person is really late. So the function of court determination in the late of birth is an absolute term in the making of a birth certificate, because without court determination birth certificate will not be published. |
| Kata kunci | penetapan pengadilan, akte kelahiran, administrasi kependudukan. |
| Pembimbing 1 | Satrio Saptohadi, S.H. MH. |
| Pembimbing 2 | Tenang Haryanto, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | H. A. Komari, SH. M. Hum. |
| Tahun | 2013 |
| Jumlah Halaman | 18 |
| Tgl. Entri | (belum diset) |