| NIM | F1D019034 |
|---|
| Namamhs | MUHAMMAD TAUFIQ |
|---|
| Judul Artikel | Politik Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Purwokerto Kabupaten Banyumas |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Adanya pengemis yang berada di berbagai simpang jalan Kota Purwokerto menjadi permasalahan serius yang mengancam nilai keestetikaan Kota Purwokerto serta mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Peraturan daerah Nomor 16 Tahun 2015 mengenai Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Purwokerto Kabupaten Banyumas diinisiasi sebagai respons untuk mengatasi tantangan tersebut. Namun dalam penerapanya selama delapan tahun, masih belum mampu memberi perubahan signifikan yang mengindikasikan bahwa masih ditemukannya kendala dalam implementasi kebijakan tersebut. Dalam pelaksanaan Perda terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasinya di lapangan. Keberadaan perbedaan dalam kepentingan yang berupaya untuk terpenuhi menyebabkan timbulnya situasi konflik kepentingan saat melaksanakan peraturan daerah (perda). Penelitian ini berpijak pada landasan paradigma konstruktivisme dengan mengadopsi perspektif institusionalisme dan strukturalisme. Pendekatan kualitatif diterapkan melalui metode studi kasus dalam penelitian ini. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The presence of beggars at various intersections in Purwokerto City is a serious problem that threatens the aesthetic value of Purwokerto City and disrupts public order and comfort. Regional Regulation No. 16 of 2015 concerning Management of Community Diseases in Purwokerto, Banyumas Regency was initiated as a response to addressing these challenges. However, in its implementation for eight years, it has not been able to provide significant changes, which indicates that there are still obstacles in the implementation of the policy. In the implementation of regional regulations, there are supporting and inhibiting factors for its implementation in the field. The existence of differences in the interests that seek to be fulfilled causes conflict of interest situations to arise when implementing regional regulations (perda). This research rests on the basis of the constructivism paradigm by adopting the perspectives of institutionalism and structuralism. A qualitative approach is applied through the case study method in this study. |
|---|
| Kata kunci | Implementation Politics, Regional Regulations, Beggars |
|---|
| Pembimbing 1 | Drs. M.Soebiantoro, M.SI. |
|---|
| Pembimbing 2 | Khairu Roojiqien Sobandi, Ph.D. |
|---|
| Pembimbing 3 | Titis Perdani, M.Sos |
|---|
| Tahun | 2023 |
|---|
| Jumlah Halaman | 15 |
|---|
| Tgl. Entri | 2023-08-28 13:00:21.882378 |
|---|