| NIM | F1D016014 |
|---|
| Namamhs | INGGIT RAHMAWATI |
|---|
| Judul Artikel | ANALISIS KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN DALAM PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PPK DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019 |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Kebijakan afirmasi terkait kuota keterwakilan minimal 30 persen untuk perempuan, membuka perubahan besar di Indonesia. Dalam konteks pelibatan perempuan dalam proses penyelenggaraan kepemiluan, dinilai masih sangat minim dan luput dari perhatian publik. Padahal keterlibatan perempuan menjadi penyelenggara pemilu menjadi hal penting dalam tegaknya sistem demokrasi, bukan hanya secara angka namun juga makna. Tulisan ini bertujuan menjelaskan potret Keterwakilan Politik Perempuan dalam Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Banyumas Tahun 2019. Tulisan ini didasarkan pada penelitian dengan metode kualitatif melalui studi kasus. Sumber data tulisan berupa pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan informan dari ketua PPK Kedungbanteng dan 2 anggota PPK Baturraden Pemilu 2019, serta data dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas. Analisis data dalam tulisan ini menunjukan hasil bahwa keterwakilan perempuan pada penyelenggaraan kepemiluan di Kabupaten Banyumas tahun 2019 belum memenuhi 30 persen komposisi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 52. Tidak terpenuhinya kuota afirmasi, diakibatkan rendahnya tingkat partisipasi dan pengetahuan perempuan dalam kepemiluan. Oleh karena itu, penting untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam berbagai aspek oleh semua pihak baik offline maupun online.
|
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Affirmative policies related to a minimum representation quota of 30 percent for women, opened big changes in Indonesia. In the context of the involvement of women in the process of organizing elections, this is considered to be very minimal and escapes public attention. In fact, the involvement of women as organizers of elections is important in upholding a democratic system, not only in numbers but also in meaning. This paper aims to explain the portrait of Women's Political Representation in the District Election Committee (PPK) in Banyumas Regency in 2019. This paper is based on research using qualitative methods through case studies. The source of written data is in the form of data collection through in-depth interviews with informants from the chairman of the Kedungbanteng PPK and 2 members of the 2019 Election Baturraden PPK, as well as data from the Information Management and Documentation Officer (PPID) of the Banyumas Regency General Election Commission. Data analysis in this paper shows the result that women's representation in the holding of elections in Banyumas Regency in 2019 has not fulfilled the 30 percent composition as mandated by Law Number 7 of 2017 Article 52. The affirmation quota is not fulfilled, due to the low level of participation and knowledge of women in elections. Therefore, it is important to encourage women's representation in various aspects by all parties, both offline and online.
|
|---|
| Kata kunci | analisis, keterwakilan politik, perempuan, pemilu, 30 persen kuota perempuan, panitia pemilihan kecamatan (PPK). |
|---|
| Pembimbing 1 | Dr. Sofa Marwah, M.Si. |
|---|
| Pembimbing 2 | Oktafiani Catur Pratiwi, S.IP.,M.A. |
|---|
| Pembimbing 3 | |
|---|
| Tahun | 2023 |
|---|
| Jumlah Halaman | 14 |
|---|
| Tgl. Entri | 2023-08-22 15:13:00.507734 |
|---|