Artikel Ilmiah : F2A021011 a.n. MUSTOLIH
| NIM | F2A021011 |
|---|---|
| Namamhs | MUSTOLIH |
| Judul Artikel | Analisis Kesesuaian Penempatan Pegawai Dalam Pelaksanaan Kebijakan Penyetaraan Jabatan |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Pemerintah melalui Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melaksanakan reformasi birokrasi, salah satunya yaitu melalui penyetaraan jabatan, yaitu dengan diterbitkannya PermenpanRB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional. Didalam pelaksanaan penyetaraan jabatan terdapat beberapa permasalahan diantaranya adalah banyak terdapat pejabat fungsional yang kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan persyaratan jabatan fungsional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui aspek-aspek pada proses penempatan pegawai didalam pelaksanaan kebijakan penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional. Penelitian dilaksanakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, menerapkan metode penelitian kualitatif. Penelitian didasarkan pada banyaknya pejabat fungsional yang latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan jabatan fungsional. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan metode analisis model interaktif dan pengujian keabsahan data dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian menggambarkan aspek penempatan pegawai yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas tidak sepenuhnya memedomani prinsip-prinsip penempatan pegawai yaitu kompetensi, minat, dan kebutuhan organisasi. Hal ini dapat diketahui dari tidak adanya identifikasi pegawai terhadap kompetensi, keminatan, serta analisi jabatan. Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya menyebabkan pegawai mengalami kendala di dalam melaksanakan tugasnya, serta mengalami kesulitan didalam mengumpulkan angka kredit. Kemudian penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan minat menyebabkan pegawai tidak terlalu bersemangat untuk dapat melaksanakan tugas pada jabatan fungsional, akan tetapi tetap melaksanakan pekerjaan lain sesuai dengan perintah pimpinan. Selain itu juga terjadi penumpukan jabatan pada jabatan fungsional tertentu dikarenakan penyetaraan jabatan tidak memedomani analisis jabatan dan peta jabatan yang sudah ada sebelumnya. Sehingga proses pelaksanaan penyetaraan jabatan seolah hanya mengalihkan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The government through the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform carries out bureaucratic reform, one of which is through equalization of positions, namely by issuing PermenpanRB Number 17 of 2021 concerning Equalization of Administrative Positions into Functional Positions. In the implementation of equalization of positions there are several problems including the fact that there are many functional officials whose educational qualifications are not following the requirements of functional positions. This study aims to analyze and find out the aspects of the staffing process in implementing the policy of equalizing administrative positions into functional positions. The research was carried out at the Regional Government of Banyumas Regency, applying qualitative research methods. The research is based on the number of functional officials whose educational background is not following with their functional positions. Data collection was carried out through interviews, observation and documentation. Data analysis was carried out using interactive model analysis methods and testing the validity of the data using triangulation techniques. The results of the study illustrate that the aspects of staffing carried out by the Government of Banyumas Regency are not fully guided by the principles of staffing, namely competence, interests and organizational needs. This can be seen from the absence of employee identification of competencies, interests, and job analysis. Placement of employees who are not in accordance with their competence causes some problems in carrying out their duties, and experience difficulties in collecting credit scores. Then the placement of employees who are not in accordance with their interests causes employees are uninterested to carry out tasks in functional positions, but still carry out other work according to the orders by the leader. In addition, there is also a backlog of positions in certain functional positions because the equalization of positions does not guide the analysis of positions and maps of pre-existing positions. So that the process of implementing equalization of positions seems to only transfer administrative positions to functional positions. |
| Kata kunci | Penyetaraan jabatan, penempatan pegawai |
| Pembimbing 1 | Dr. Denok Kurniasih, S.Sos., M.Si |
| Pembimbing 2 | Dr. Muslih Faozanudin, M.Sc. |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2023 |
| Jumlah Halaman | 95 |
| Tgl. Entri | 2023-08-22 10:16:14.326226 |