Artikel Ilmiah : E1A017185 a.n. BAHRONI ALI ANNASIH
| NIM | E1A017185 |
|---|---|
| Namamhs | BAHRONI ALI ANNASIH |
| Judul Artikel | KEBIJAKAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH TERHADAP MEKANISME PERSALINAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN (Studi Di Kabupaten Banyumas) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah pengetahuan dan memahami lebih dalam mengenai kebijakan pemerintah terkait pelayanan persalinan yang aman dan tanggung jawabnya dalam konteks Kabupaten Banyumas. Meskipun hak atas pelayanan kesehatan, khususnya persalinan, dijamin oleh negara, terdapat aspek-aspek yang masih belum terungkap sepenuhnya.Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi bagaimana pemerintah Kabupaten Banyumas menerapkan kebijakan terkait pelayanan persalinan dan sejauh mana tanggung jawabnya dalam menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengadopsi serangkaian kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan bagi ibu hamil dan bayi. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2014 menggarisbawahi pentingnya memberikan layanan kesehatan yang sesuai standar bagi ibu hamil, baik di dalam maupun di luar fasilitas kesehatan. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung hak asasi manusia dalam konteks kesehatan, khususnya dalam persalinan yang aman.Penelitian ini memberikan wawasan lebih dalam tentang implementasi kebijakan pemerintah dalam pelayanan persalinan serta tanggung jawab yang terkait. Namun, masih ada potensi untuk perbaikan dalam upaya meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan bayi di Kabupaten Banyumas. Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Pelayanan Persalinan, Tanggung Jawab, Kabupaten Banyumas. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This study aims to address the existing gap in knowledge and gain a deeper understanding of government policies concerning safe childbirth services and their associated responsibilities within the context of Banyumas Regency. Despite the guaranteed right to healthcare services, particularly childbirth, provided by the state, there are aspects that remain inadequately explored. The primary objective of this research is to analyze and evaluate how the Banyumas Regency government implements policies related to childbirth services and the extent of its responsibilities in providing adequate healthcare facilities.The findings of this study reveal that the government has adopted a series of policies aimed at improving the quality of healthcare services for pregnant women and infants. Banyumas Regency Regulation No. 4 of 2014 underscores the importance of providing standardized healthcare services for pregnant women, both within and beyond healthcare facilities. This reflects the government's commitment to supporting human rights within the context of health, especially safe childbirth.This research provides deeper insights into the government's policy implementation in childbirth services and the associated responsibilities. However, there is still potential for improvement in efforts to enhance access to and the quality of healthcare services for pregnant women and infants in Banyumas Regency. Keywords: Government Policies, Childbirth Services, Responsibility, Banyumas Regency. |
| Kata kunci | Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Pelayanan Persalinan, Tanggung Jawab, Kabupaten Banyumas. |
| Pembimbing 1 | Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Nurani Ajeng Tri Utami, S.H.,M.H. |
| Pembimbing 3 | Alef Musyahadah Rahmah, S.H.,M.H. |
| Tahun | 2023 |
| Jumlah Halaman | 18 |
| Tgl. Entri | 2023-08-21 14:57:32.082866 |