| NIM | F1B019044 |
|---|
| Namamhs | MIFTAKHUL JANNAH |
|---|
| Judul Artikel | EVALUASI PROGRAM KARTU PENDERES DI KABUPATEN BANYUMAS (Studi Kasus di Kecamatan Cilongok) |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Program kartu penderes merupakan salah satu inovasi yang dikeluarkan pemerintah pada tahun 2014. Adapun salah satu maksud dan tujuan dari kartu penderes adalah mempercepat birokrasi dalam pemberian santunan bagi para penderes yang mengalami kecelakaan kerja. Realitanya masih terdapat beberapa persyaratan dan prosedur yang harus dilalui sehingga memperlambat proses pencairan. Permasalahan lainnya adalah tidak adanya pendataan ulang mengenai jumlah penderes dan penerima kartu penderes di Dinperindag menjadikan tidak adanya sinkronisasi data antara Dinperindag dengan Bagian Kesra Setda. Kemudian, masalah anggaran yang digunakan dalam pemberian santunan. Sebab sekarang ini mengalami kesulitan dalam memberikan bantuan langsung kepada para penderes. Oleh karena itu, pemerintah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk mendaftarkan penderes menjadi peserta jamsostek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebermanfaatan dan keberlanjutan dari program kartu penderes. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program kartu penderes di Kabupaten Banyumas masih belum berjalan sesuai ketentuan, antaralain masih adanya berbagai persyaratan dan prosedur yang harus dilalui sehingga memperlambat proses pencairan santunan. Dilihat dari kebermanfaatannya program kartu penderes ini memiliki berbagai manfaat, antaralain adanya santunan bagi penderes yang mengalami kecelakaan serta sebagai identitas bagi para penderes. Meskipun sudah ada BPJS Ketenagakerjaan program kartu penderes masih berlanjut sampai sekarang dan untuk menghindari adanya duplikasi kebijakan dengan BPJS Ketenagakerjaan, maka kepesertaan kartu penderes akan dialihkan secara bertahap ke BPJS Ketenagakerjaan.
|
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The caller card program is one of the innovations issued by the government in 2014. One of the aims and objectives of the caller card is to speed up the bureaucracy in providing compensation to callers who experience work accidents. In reality, there are still a number of requirements and procedures that must be followed, thereby slowing down the disbursement process. Another problem is the absence of re-data collection regarding the number of tappers and recipients of tapper cards at the Dinperindag resulting in no data synchronization between the Dinperindag and the Regional Secretariat's Welfare Section. Then, the issue of the budget used in the provision of compensation. Because now it is experiencing difficulties in providing direct assistance to the tappers. Therefore, the government is working with BPJS Ketenagakerjaan to register penderes as Social Security participants. This study aims to determine the benefits and sustainability of the pusher card program. The results of this study indicate that the taper card program in Banyumas Regency is still not running according to the provisions, among other things, there are still various requirements and procedures that must be followed, thereby slowing down the process of disbursing compensation. Judging from the usefulness of the caller card program, it has various benefits, including compensation for the caller who has an accident and as an identity for the caller. Even though there is BPJS Employment, the caller card program is still continuing today and to avoid duplication of policies with BPJS Employment, membership in the caller card will be transferred in stages to BPJS Employment. |
|---|
| Kata kunci | Evaluasi, Penderes, Kartu Penderes, BPJS Ketenagakerjaan |
|---|
| Pembimbing 1 | Denok Kurniasih |
|---|
| Pembimbing 2 | Muslih Faozanudin |
|---|
| Pembimbing 3 | |
|---|
| Tahun | 2023 |
|---|
| Jumlah Halaman | 13 |
|---|
| Tgl. Entri | 2023-08-21 10:53:55.014435 |
|---|