Artikel Ilmiah : E1A019319 a.n. MOH. TEGAR ARROFIANTO
| NIM | E1A019319 |
|---|---|
| Namamhs | MOH. TEGAR ARROFIANTO |
| Judul Artikel | KEPERCAYAAN ADAT JAWA MLUMAH MUREP SEBAGAI ALASAN PENETAPAN WALI ADHAL (Studi Putusan Nomor 0319/Pdt.P/2021/PA.TA) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Wali dalam hukum Islam merupakan salahsatu rukun yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan. Adanya wali yang tidak mau atau enggan untuk menikahkan anak perempuannya disebut dengan wali adhal. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan dalam hal penolakan atau enggannya wali nasab dikarenakan adanya kepercayaan adat Jawa mlumah murep, seperti kasus yang terjadi di daerah Tulungagung dalam Putusan Nomor 0319/Pdt.P/2021/PA.TA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan wali adhal karena adanya kepercayaan adat Jawa mlumah murep pada Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0319/Pdt.P/2021/PA.TA dan akibat hukum dari dikabulkannya permohonan wali hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Kompilasi Hukum Islam jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk teks naratif dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan seluruh permohonan Pemohon dalam Putusan Nomor 0319/Pdt.P/2021/PA.TA hanya mendasarkan pada ketentuan Pasal 23 Ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 Ayat 1, 2, dan 3 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim. Peneliti sepakat dengan putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun menurut peneliti, hakim bisa menambahkan Pasal 13 Ayat 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan dan Pasal 5 Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim. Akibat hukum yang timbul dari dikabulkannya permohonan wali adhal yaitu berpindahnya kewalian dari wali nasab ke wali hakim dan harus dengan adanya putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari’yah sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 23 Ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Wali in Islamic law is one of the essential requirements to be fulfilled in a marriage. The refusal or reluctance of a guardian to marry off his daughter is called "wali adhal." This research is motivated by the issue of rejection or reluctance of the guardian by blood relation due to the customary belief of Javanese mlumah murep, as seen in the case that occurred in the Tulungagung area in Verdict Number 0319/Pdt.P/2021/PA.TA. The aim of this study is to understand the legal considerations of judges in granting the request for the appointment of a guardian adhal due to the customary belief of Javanese mlumah murep, as seen in the Verdict of the Religious Court of Tulungagung Number 0319/Pdt.P/2021/PA.TA, and the legal consequences of granting the guardian's request based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage jo. Compilation of Islamic Law jo. Regulation of the Minister of Religion Number 30 of 2005 concerning Judicial Guardians. This research employs a normative juridical approach with a descriptive-analytical research specification. The data sources used are secondary data. The data obtained is presented in narrative text form using a qualitative normative analysis method. Based on the research findings and discussions, it is evident that the Panel of Judges has granted all of the Petitioner's requests in Verdict Number 0319/Pdt.P/2021/PA.TA, based only on Article 23 Paragraphs 1 and 2 of the Compilation of Islamic Law jo. Article 2 Paragraphs 1, 2, and 3 of the Regulation of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia Number 2 of 1987 concerning Judicial Guardians. The researcher agrees with the verdict issued by the Panel of Judges, but in the researcher's opinion, the judges could have also considered adding Article 13 Paragraph 4 of the Regulation of the Minister of Religion Number 20 of 2019 concerning Marriage Registration and Article 5 of the Regulation of the Minister of Religion Number 30 of 2005 concerning Judicial Guardians. The legal consequence that arises from the granting of the guardian adhal's request is the transfer of guardianship from the guardian by blood relation to the judicial guardian. This transfer must be carried out through a decision of the Religious Court or the Sharia Court, in accordance with the provisions of Article 23 Paragraphs 1 and 2 of the Compilation of Islamic Law jo Article 2 Paragraphs 1 and 2 of the Regulation of the Minister of Religion Number 30 of 2005 concerning Judicial Guardians. |
| Kata kunci | Kata Kunci: Adat Jawa, Mlumah Murep, Wali Adhal |
| Pembimbing 1 | Haedah Faradz, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Drs. Noor Asyik, M.Ag. |
| Pembimbing 3 | Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D. |
| Tahun | 2023 |
| Jumlah Halaman | 19 |
| Tgl. Entri | 2023-08-18 09:16:55.665276 |