| NIM | E1A019251 |
|---|
| Namamhs | SATYA SANDI YUDHA |
|---|
| Judul Artikel | PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 49/Pid.Sus.TPK/2022/PN Mdn) |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Korupsi terdiri dari perbuatan seseorang atau koorporasi yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Oleh karena itu, dalam memutuskan suatu perkara Tindak Pidana Korupsi Hakim memerlukan alat bukti yang cukup agar putusan yang dihasilkan dapat mewujudkan kepastian dan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah pada Putusan Nomor 49/Pid.Sus.TPK/2022/PN Mdn. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian tipe preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak cukup untuk membuktikan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair (Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR) dan dakwaan subsidair (Pasal 3 UU TIPIKOR) Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa diputus bebas dari segala tuntutan hukum, dilihat dari aspek yuridis, salah satu unsur dakwaan primair dinyatakan telah tidak terbukti menurut hukum, maka terhadap unsur tindak pidana lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Aspek sosiologis pada Putusan ini yaitu pemulihan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. Selain itu, Aspek filosofis, hakim mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak) Akibat hukum adanya putusan bebas tersebut Terdakwa dibebaskan dari tahanan, memperoleh rehabilitasi, dan berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian. Serta akibat hukum bagi Penuntut Umum, dapat mengajukan Upaya hukum pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Corruption consists of the actions of a person or corporation who, with the aim of benefiting themselves or others or a corporation, abuse the authority, opportunity or means available to him because of a position or position that can harm the finances of the State or the economy of the State. Therefore, in deciding a case of Corruption Crime, judges need sufficient evidence so that the resulting verdict can realize certainty and justice. This study aims to analyze the judge's legal considerations in cases of corruption in the procurement of government goods/services in Decision Number 49/Pid.Sus.TPK/2022/PN Mdn. The legal research method used is normative juridical with prescriptive type research specifications. The results of this study show that the evidence submitted by the Public Prosecutor is not sufficient to prove the criminal act of corruption as charged in the primair indictment (Article 2 paragraph (1) of the TIPIKOR Law) and the subsidair charge (Article 3 of the TIPIKOR Law) of the Public Prosecutor, therefore the Defendant was acquitted of all lawsuits, from a juridical aspect, one of the elements of the primair indictment was declared to have not been proven according to law, So other elements of criminal acts do not need to be considered again. The sociological aspect of this Judgment is the restoration of the rights of the Defendant in his ability, position, and dignity. In addition, philosophical aspects, judges consider aspects of justice and humanity as a basis for imposing a free verdict (vrijspraak) As a result of the legal acquittal, the defendant is released from custody, receives rehabilitation, and has the right to file a claim for compensation. As well as legal consequences for the Public Prosecutor, it can submit a legal remedy for Cassation examination to the Supreme Court. |
|---|
| Kata kunci | Tindak Pidana Korupsi, Pertimbangan Hakim, Putusan Bebas |
|---|
| Pembimbing 1 | Desi Perdani Yuris Puspita Sari, S.H., M.H. |
|---|
| Pembimbing 2 | Weda Kupita, S.H., M.H. |
|---|
| Pembimbing 3 | Drs. Antonius Sidik Maryono, S.H., M.S. |
|---|
| Tahun | 2023 |
|---|
| Jumlah Halaman | 29 |
|---|
| Tgl. Entri | 2023-08-18 09:15:30.871277 |
|---|