Artikel Ilmiah : E1A006175 a.n. OKA WAHYU SETIYA ADI
| NIM | E1A006175 |
|---|---|
| Namamhs | OKA WAHYU SETIYA ADI |
| Judul Artikel | KEBIJAKAN PEMBERIAN UANG DUKA WAFAT KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Aparatur pemerintah memiliki peran yang sangat penting di dalam mewujudkan pembangunan nasional, baik aparatur pemerintah yang berada di pusat maupun yang berada di daerah sehingga keberadaannya perlu ada penataan yang lebih baik di masa reformasi sekarang ini. Pasal 32 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 menyebutkan bahwa kesejahteraan yang diberikan bukan hanya kepada Pegawai itu saja tetapi juga kepada keluarganya. Semua hal tersebut bertujuan agar para Pegawai Negeri Sipil tekun dalam bekerja. Bahkan kesejahteraan bagi para pegawai terus di tingkatkan salah satunya yaitu kesejahteraan bagi para ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan apabila seorang Pegawai Negeri Sipil saat masih aktif meninggal dunia, hal tersebut di atur dalam Pasal 11 PP Nomor 12 Tahun 1981 Tentang Perawatan, Tunjangan Cacat dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian preskriptif, , Sumber bahan hukum Bahan hukum primer, sekunder dan tersier, metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan inventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan studi kepustakaan, metode penyajian bahan hukum disajikan dalam bentuk teks naratif, dan metode analisis yang dipergunakan adalah analisis normative kualitatif dengan model interpretasi sistematik dan gramatikal. Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam hal pemberian uang duka wafat bagi pegawai negeri sipil hanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan PP Nomor 12 Tahun 1981 Tentang Perawatan dan tidak mengeluarkan kebijakan peraturan baik berupa peraturan bupati maupun peraturan daerah. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Government officials have a very important role in achieving national development, both government officials who are in the center and in the regions so that its presence there needs to be a better arrangement in the reform now. Article 32 of Law No. 43 of 1999 states that welfare is given not only to the clerk, but also to his family. All of it is intended that the Civil Service diligent work. Even the welfare of the employees continue to be improved one that is welfare for the heirs or the families left behind when a civil servant dies while still active, it is regulated in Article 11 of Government Regulation No. 12 Year 1981 About Care, Disability Allowance and Money grief Civil Service. The research method used in this study is a normative juridical approach, specification research study is prescriptive, sources of primary legal materials legal materials, secondary and tertiary methods of collection of legal materials in the study conducted by an inventory of legislation, documentation and studies literature, the method of presentation of legal materials are presented in the form of narrative text, and analysis method used was a qualitative analysis of the normative model of systematic and grammatical interpretation. Banyumas regency government in terms of provision of mourning for the death of civil servants only pursuant to Law No. 43 Year 1999 on Amendment of Law. 8 Year 1974 on the Fundamentals of Civil Service and Government Regulation No. 12 Year 1981 About Nursing and regulatory policies issued in the form of rules and regulations regents area. |
| Kata kunci | Kebijakan, Pemberian Uang Duka Wafat, Pegawai Negeri Sipil. |
| Pembimbing 1 | Tedi Sudrajat, S.H., M.H |
| Pembimbing 2 | Sri Hartini, S.H, M.H |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2012 |
| Jumlah Halaman | 15 |
| Tgl. Entri | (belum diset) |