Artikel Ilmiah : E2B021007 a.n. MELYANA PUSPITA WATI
| NIM | E2B021007 |
|---|---|
| Namamhs | MELYANA PUSPITA WATI |
| Judul Artikel | PENERAPAN RISALAH LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN PADA PERBANKAN DAN IMPLIKASI HUKUMNYA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 6/pdt.g/2018/pn dmk dan Pengadilan Tinggi Nomor 332/pdt/2019/pt smg) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Risalah Lelang adalah berita acara jalannya penjualan dimuka umum atau lelang yang disusun secara teratur dan dipertanggungjawabkan oleh Pejabat Lelang dan para pihak (penjualan dan pembelian) dalam pelaksanaan lelang. Salah satu contoh pelaksanaan lelang terdapat pada putusan pengadilan negeri nomor 6/pdt.g/2018/PN Dmk. Pengadilan Negeri Demak menyatakan Risalah Lelang dan Salinan Risalah Lelang tidak memiliki kekuatan hukum dikarenakan Tergugat IV telah bertindak tidak cermat dan tidak teliti berkenaan dengan luas tanah yang dilelang. Pada Putusan Pengadilan Tinggi Semarang menyatakan Tergugat IV hanya untuk memperbaiki Risalah Lelang berkenaan dengan luas tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundangundangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Penerapan Risalah Lelang eksekusi Hak Tanggungan pada perbankan pada Putusan Pengadilan Negeri nomor 6/pdt.g/2018/pn dmk sudah tepat dengan PMK pelaksanaan lelang karena dalam risalah lelang yang dikeluarkan oleh pejabat lelang tidak memuat Surat keterangan tanah (SKT)/ Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari BPN Kabupaten Demak. Pada putusan Pengadilan Tinggi Semarang nomor 332/pdt/2019/pt smg penerapan risalah lelang kurang tepat dengan PMK Pelaksanaan lelang dikarenakan tidak adanya SKT/SKPT pada syarat lelang tidak ada atau tidak tercantum sehingga batal. Namun pada putusan pengadilan tinggi semarang risalah lelang tatap di sahakan dengan perbaikan pada luas tanah, sehingga menimbulkan kerugian terhadap debitur yaitu luas tanah yang bekurang sehingga nilai yang diterima menjadi kurang. Implikasi Hukum sahnya Risalah Lelang dalam putusan Pengadilan Negeri nomor 6/pdt.g/2018/pn dmk adalah tidak berimplikasi hukum karena pada putusan pengadilan Risalah lelang dan Salinan Risalah Lelang tidak berkekuatan hukum, bagi para pihak, objek lelang kembali dalam kepemilikan debitur, masih terpasang hak tanggungan atas nama kreditur, hak pemenang lelang atas objek lelang berakhir dan uang yang telah dibayarkan dikembalikan oleh kreditur. Pada Pengadilan Tinggi nomor 332/pdt/2019/pt smg adalah berimplikasi hukum pada proses Levering pemenang lelang karena Risalah Lelang dan Salinan Risalah lelang berkekuatan hukum sehingga proses Levering tetap berjalan dan perjanjan kredit dan Hak Tanggungan berkahir. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Minutes of Auction are minutes of the course of public sales or auctions that are compiled regularly and accounted for by the Auction Officer and the parties (sales and purchases) in the implementation of the auction. One example of the implementation of the auction is found in district court decision number 6/pdt.g/2018/PN Dmk. The Demak District Court stated that the Minutes of Auction and Copies of Minutes of Auction did not have legal force because Defendant IV had acted carelessly and inaccurately regarding the size of the land being auctioned. The Semarang High Court Decision stated that Defendant IV only had to correct the Minutes of Auction regarding the size of the land. The research method used is normative juridical, using a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The results of the research obtained indicate that the Application of Minutes of Auction for the execution of Mortgage Rights in banking in District Court Decision number 6/pdt.g/2018/pn dmk is appropriate with the PMK for the implementation of the auction because the minutes of auction issued by the auction officer do not contain a land certificate (SKT) or Land Registration Certificate (SKPT) from BPN Demak Regency. In Semarang High Court decision number 332/pdt/2019/pt smg, the application of the minutes of auction is less precise with the PMK for the implementation of the auction because the SKT or SKPT does not exist or is not listed, so it is canceled. However, in the Semarang High Court decision, the minutes of the auction were validated with improvements to the land area, causing losses to the debtor, namely the reduced land area, so that the value received was less. The legal implication of the validity of the Minutes of Auction in the District Court decision number 6/pdt.g/2018/pn dmk is that it has no legal implications because in the court's decision the Minutes of Auction and a copy of the Minutes of Auction are not legally enforceable. For the parties, the auction object returns to the debtor's ownership, there is still a mortgage on behalf of the creditor, the auction winner's right to the auction object ends, and the money paid is returned by the creditor. In High Court number 332/pdt/2019/pt smg, it has legal implications for the auction winner's Levering process because the Minutes of Auction and Copies of Minutes of Auction are legally valid, so that the Levering process continues and the credit agreement and Mortgage Rights end. |
| Kata kunci | Eksekusi Hak Tanggungan, Risalah Lelang, Levering |
| Pembimbing 1 | Dr. Sulistyandari, S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 2 | Dr. Siti Kunarti, S.H., M.Hum |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2023 |
| Jumlah Halaman | 15 |
| Tgl. Entri | 2023-08-08 14:23:59.530732 |