Artikel Ilmiah : E1A018326 a.n. WASKHITA DJAWI AFDAN
| NIM | E1A018326 |
|---|---|
| Namamhs | WASKHITA DJAWI AFDAN |
| Judul Artikel | PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KUNINGAN NOMOR 2983/Pdt.g/2021/PA.Kng. |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | ABSTRAK Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena perkawinan yang tidak sesuai syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, yaitu yang disebabkan oleh berbagai alasan, yang disebutkan pada Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 27 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 72 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satunya pemalsuan identitas. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : “ Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa pengertian dapat pada pasal ini diartikan bisa batal atau tidak batal bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menetukan yang lain. Salah satu kasus perihal pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas ialah kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Kuningan dalam Putusan Nomor: 2983/Pdt.G/2021/PA.Kng. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim mengenai pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dan mengetahui akibat hukum dari perkawinan terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor : 2983/Pdt.G/2021/PA.Kng. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Hakim mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan karena sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam menggunakan dasar hukum pada Pasal 23 huruf c Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, selanjutnya menurut penulis hal tersebut Hakim dapat menambahkan Pasal 73 huruf c Kompilasi Hukum Islam. Akibat hukum dari pemalsuan identitas yang terjadi bisa berupa pembatalan pernikahan yang berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan, lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu. Pembatalan perkawinan sebagai akibat hukum dari terjadinya pemalsuan identitas karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan atau hukum munakahat. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | ABSTRACT Marriage annulment can occur because a marriage does not comply with the requirements for marriage, namely for various reasons, which are mentioned in Article 71 of the Compilation of Islamic Law, and Article 27 paragraphs (1) and (2) jo. Article 72 paragraphs (1) and (2) Compilation of Islamic Law, one of which is identity fraud. Article 22 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage states that: "Marriage can be annulled if the parties do not meet the requirements to enter into a marriage." The elucidation of the article states that the meaning in this article can be interpreted as null and void if according to the provisions of the respective religious law do not determine the other. One of the cases concerning the annulment of a marriage due to identity falsification is the case that occurred at the Kuningan Religious Court in Decision Number: 2983/Pdt.G/2021/PA.Kng. This study aims to find out the judge's legal considerations regarding the annulment of a marriage due to identity falsification and to find out the legal consequences of marriage against the Religious Court Decision Number: 2983/Pdt.G/2021/PA.Kng. This research uses normative juridical research methods. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the Judge granted the request for annulment of the marriage because it was in accordance with the provisions contained in using the legal basis in Article 23 letter c of the Marriage Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage, then according to the author this matter the Judge can add Article 73 letter c Compilation of Islamic Law. The legal consequences of identity forgery that occur can be in the form of an annulment of a marriage, which means that a marriage has previously occurred, then it is canceled due to a violation of certain rules. The cancellation of a marriage is a legal consequence of the occurrence of identity falsification due to the malfunctioning of supervision either by the family or the authorities so that the marriage has already taken place even though after that it was discovered that there was a violation of the marriage law or munakahat law. |
| Kata kunci | Kata Kunci : Pembatalan perkawinan, Pemalsuan identitas dan akibat hukum pembatalan perkawinan. |
| Pembimbing 1 | Haedah Faradz, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Drs. Noor Asyik, M. Ag. |
| Pembimbing 3 | Mukhsinun, S.H., M.H. |
| Tahun | 2018 |
| Jumlah Halaman | 22 |
| Tgl. Entri | 2023-08-07 02:59:27.737594 |