Artikel Ilmiah : E1A019109 a.n. HASNAN HAFIDH

Kembali Update Delete

NIME1A019109
NamamhsHASNAN HAFIDH
Judul ArtikelCerai Gugat Karena Suami Berzina (Studi Putusan Nomor: 3390/Pdt.G/2022/PA.Srg)
Abstrak (Bhs. Indonesia) Perkawinan memiliki peran penting dalam agama, termasuk dalam Islam, yang menganggapnya sebagai kebutuhan dasar manusia dan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan. Terdapat berbagai hambatan yang dapat mengganggu hubungan dalam rumah tangga. Tindakan berzina dapat menjadi faktor pemicu perselisihan rumah tangga yang menjadi alasan perceraian. Kasus cerai gugat Nomor 3390/Pdt.G/2022/PA.Srg, suami berzina dengan Ibu kandung Penggugat menyebabkan perselisihan yang terjadi terus menerus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus cerai gugat yang terjadi karena Tergugat melakukan berzina dengan Ibu kandung Penggugat.
Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dan akibat hukum cerai gugat pada putusan Nomor 3390/Pdt.G/2022/PA.Srg tentang cerai gugat dengan alasan suami berzina. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif analitis. Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh disajikan dengan teks naratif secara sistematis.
Hasil penelitian dan pembahasan, (1) Putusan Pengadilan Agama Nomor 3390/Pdt.G/2022/PA.Srg hanya didasarkan pada penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mengesampingkan Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim mengesampingkan Pasal 87 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terkait cerai dengan alasan zina. Majelis Hakim juga mengesampingkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 terkait hak istri mendapatkan nafkah iddah dan mut’ah (2) Jatuhnya talak satu bain sughra berakibat putusnya perkawinan dan tidak mungkin dirujuk kecuali dengan akad nikah baru merujuk Pasal 119 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Akibat terhadap harta bersama yaitu pembagian harta bersama dibagi secara adil yaitu seperdua dari harta bersama.
Abtrak (Bhs. Inggris) Marriage has an important role in religions, including in Islam, which regards it as a basic human need and a sacred bond between a man and a woman. There are various obstacles that can interfere with relationships in the household. The act of adultery can be a triggering factor for domestic disputes which is the reason for divorce. The divorce case filed against Number 3390/Pdt.G/2022/PA.Srg, the husband committed adultery with the plaintiff's biological mother causing ongoing disputes. This study aims to analyze divorce cases that occurred because the Defendant committed adultery with the Plaintiff's biological mother.
The formulation of the problem of this research is how the basis of the judge's legal considerations and the consequences of the divorce law are contested in the decision Number 3390/Pdt.G/2022/PA.Srg regarding divorce sued on the grounds that the husband is adultery. The method used in this study is normative juridical with analytical prescriptive research specifications. The data sources used in this research are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data obtained is presented in a systematic narrative text.
The results of the research and discussion, (1) The decision of the Religious Court Number 3390/Pdt.G/2022/PA.Srg is only based on the explanation of Article 39 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage jo. Article 116 letter (f) Compilation of Islamic Law overrides Article 19 letter (a) Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage jo. Article 116 letter (d) Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning Compilation of Islamic Law and Article 19 letter (d) Government Regulation Number 9 of 1975 concerning Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage jo. Article 116 letter (d) Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning Compilation of Islamic Law. The Panel of Judges set aside Article 87 Paragraph (1) of Law Number 7 of 1989 concerning the Religious Courts regarding divorce on the grounds of adultery. The Panel of Judges also ruled out SEMA Number 3 of 2018 regarding the wife's right to receive iddah and mut'ah maintenance. (2) The fall of one bain sughra divorce results in the dissolution of the marriage and cannot be reconciled except with a new marriage contract referring to Article 119 paragraph (1) of Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning Compilation of Islamic Law. The effect on joint assets is that the distribution of joint assets is divided fairly, namely half of the joint assets.
Kata kunciCerai Karena Zina
Pembimbing 1Haedah Faradz, S.H., M.H.
Pembimbing 2Drs. Noor Asyik, M.Ag.
Pembimbing 3Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph. D.
Tahun2023
Jumlah Halaman14
Tgl. Entri2023-08-04 13:38:36.938695
Cetak Bukti Unggah
© Universitas Jenderal Soedirman 2026 All rights reserved.