Artikel Ilmiah : E1A019249 a.n. ADHWA WIDOWATI
| NIM | E1A019249 |
|---|---|
| Namamhs | ADHWA WIDOWATI |
| Judul Artikel | Cerai Gugat Karena Penganiayaan Yang Menyebabkan Perselisihan (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 2078/Pdt.G/2022/PA.Pbg) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Salah satu alasan perceraian dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penelitian ini membahas mengenai perceraian yang diajukan oleh pihak isteri dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga dan tidak adanya nafkah wajib atau lahir sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian terhadap Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 2078/Pdt.G/2022/PA.Pbg dan bagaimana akibat hukum cerai gugat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitan yuridis normatif, metode pendekatan kasus, spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data sekunder dengan pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan bentuk teks naratif, kemudian dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan perceraian pada perkara Nomor 2078/Pdt.G/2022/PA.Pbg mendasar pada Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f KHI. Untuk memperkuat putusan tersebut, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya dapat menambahkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf d Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 116 huruf d KHI serta Pasal 116 huruf g KHI. Akibat hukum dari adanya cerai gugat dalam putusan ini terdapat 3 hal, yaitu pada para pihak yang bersangkutan, kepada anak khususnya tentang pemeliharaan dan pemberian nafkah serta pembagian harta bersama. Akibat terhadap hubungan suami isteri yaitu Talak Satu Bain Sughra sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) KHI beserta penjelasannya. Berkaitan dengan pengurusan anak di atur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yaitu orang tua wajib mengurus anaknya hingga dia dewasa, sedangkan dalam hukum Islam di atur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yaitu anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 (dua belas) tahun maka isteri lah yang berhak mengasuh, mendidik, dan memelihara anak-anaknya. Selain itu, harta bersama dibagi sebagaimana ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | One of the reasons for divorce in the Explanation to Article 39 paragraph (2) of the Marriage Law jo. Article 116 of the Compilation of Islamic Law i.e. between husband and wife there are constant disputes and quarrels. This study discusses divorce filed by the wife on the grounds of domestic violence and the absence of compulsory income or birth, causing disputes and quarrels. The formulation of this research problem is how the judge's legal considerations in deciding divorce cases against the Purbalingga Religious Court Decision Number: 2078 / Pdt.G / 2022 / PA. Pbg and what are the legal consequences of divorce. This research uses normative juridical research types, case approach methods, analytical descriptive research specifications. The data used are secondary data with data collection using literature studies in the form of narrative texts, then analyzed normatively qualitatively. The results showed that the judge's legal considerations in granting divorce in case Number 2078/Pdt.G/2022/PA. Pbg is based on the Explanation of Article 39 paragraph (2) letter f of the Marriage Law jo Article 116 point f KHI. To strengthen the decision, the Panel of Judges in its legal consideration may add an Explanation to Article 39 paragraph (2) letter d of the Marriage Law jo Article 116 letter d of the KHI and Article 116 point g of the KHI. The legal consequences of divorce in this decision are 3 things, namely on the parties concerned, to children, especially regarding the maintenance and provision of income and the division of joint property. The consequences of the husband and wife relationship, namely Talak Satu Bain Sughra in accordance with the meaning of Article 119 paragraph (2) of the KHI and its explanation. Regarding the management of children regulated in Article 41 of the Marriage Law, parents are obliged to take care of their children until they are adults, while in Islamic law it is regulated in Article 105 of the Compilation of Islamic Law, namely children who have not been mumayyiz or have not yet reached the age of 12 (twelve) years, the wife is the one who has the right to nurture, educate, and maintain her children. In addition, the joint property is divided as stipulated in Article 37 of the Marriage Law. Article 97 of the Compilation of Islamic Law states that widows or divorced widowers are each entitled to one-second of the joint property. |
| Kata kunci | Cerai Gugat, Penganiayaan, Perselisihan |
| Pembimbing 1 | Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D |
| Pembimbing 2 | Haedah Faradz, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Drs. Noor Asyik, M.Ag |
| Tahun | 2023 |
| Jumlah Halaman | 18 |
| Tgl. Entri | 2023-08-04 06:36:06.477195 |