Artikel Ilmiah : F1D018005 a.n. AHMAD WILDAN FATHURROHMAN
| NIM | F1D018005 |
|---|---|
| Namamhs | AHMAD WILDAN FATHURROHMAN |
| Judul Artikel | EKONOMI POLITIK TATA RUANG KOTA Studi Kasus Pengembangan Mega Proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi (2014 - 2022) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini untuk menujukan mengenai tentang Ekonomi Politik Tata Ruang Kota studi kasus pengembangan mega proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi (2014-2022). Meikarta merupakan proyek ambisius yang bertujuan untuk menciptakan kota baru yang modern dan berkelas di wilayah Kabupaten Bekasi. Ditengah pembangunan proyek yang dilakukan oleh lippo group terdapat masalah adanya kasus suap untuk memuluskan perizinan seperti perizinan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT), Keterangan Rencana Kota (KRK), Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. konsep ekonomi politik yang dikemukakan oleh Harvey mengatakan bahwa pembangunan perkotaan bukan proses monolitik pertumbuhan, tetapi merupakan suatu sirkuit kapital yang terdiri dari berbagai macam pengaturan dimana masingmasing mengatur sendiri faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik maupun kolaborasi termasuk yang akan menentukan tingkat dan kualitas investasi dalam kegiatan pembangunan ruang itu. Dalam kajian ekonomi politik tata ruang kota, proyek semacam ini dipahami sebagai hasil dari interaksi antara aktor-aktor ekonomi, seperti pengembang dan investor besar, serta aktor-aktor politik seperti pemerintah dan pejabat terkait. Berdasarkan Perda Kabupaten Bekasi No. 12 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Bekasi Meikarta telah melanggar perda tersebut. Dari permasalahan yang terjadi membuat hak konsumen merasa dirugikan oleh pihak pengembang. Kita mengetahui bahwa mega proyek Meikarta merupakan sebuah fenomena yang kompleks dari perspektif ekonomi politik tata ruang kota. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This research is to address the Political Economy of City Spatial Planning case studies of the development of the Meikarta mega project in Bekasi Regency (2014- 2022). Meikarta is an ambitious project that aims to create a new, modern and classy city in the Bekasi Regency area. In the midst of the project development carried out by the Lippo Group, there were problems with cases of bribery to smooth permits such as permits for land use permits (IPPT), city plan information (KRK), environmental impact analysis (Amdal), traffic impact analysis (ANDALALIN) and construction permits. Building (IMB). In this study using qualitative methods. The approach used in this research is a case study. The concept of political economy put forward by Harvey said that urban development is not a monolithic process of growth, but is a capital circuit consisting of various kinds of arrangements where each regulates its own factors that cause conflict and collaboration including those that will determine the level and quality of investment. in the building activity. In the study of the political economy of urban spatial planning, projects of this kind are understood as the result of interactions between economic actors, such as developers and large investors, as well as political actors such as the government and related officials. Based on Bekasi District Regulation No. 12 of 2011 concerning the spatial plan for the Bekasi Meikarta district has violated the regional regulation. From the problems that occur, the rights of consumers feel harmed by the developer. We know that the Meikarta mega project is a complex phenomenon from the perspective of urban spatial political economy. |
| Kata kunci | Meikarta, Eknomi Politik, Rencana Tata Ruang (RTRW) |
| Pembimbing 1 | M. Soebiantoro |
| Pembimbing 2 | Luthfi Makhasin |
| Pembimbing 3 | Indaru Setyo Nurprojo |
| Tahun | 2023 |
| Jumlah Halaman | 12 |
| Tgl. Entri | 2023-08-01 19:54:02.848193 |